PPI Dunia Serukan Penanganan Jangka Panjang atas Banjir di Jabodetabek

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Banjir besar kembali melanda wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025. Kondisi ini mengakibtkan tenggelamnya ribuan rumah dengan ketinggian air mulai dari 0.5 sampai 4 meter di beberapa lokasi. Hal tersebut menjadi perhatian utama PPI Dunia.

Hujan dengan intensitas tinggi mencapai lebih dari 110 mm/hari di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan sekitarnya, menjadi pemicu utama peristiwa ini. Selain itu, faktor antropogenik seperti perubahan tutupan lahan, penyempitan sungai utama, serta sistem drainase perkotaan yang kurang optimal turut memperparah dampaknya.

Advertisement

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI Dunia) menyampaikan empati dan belasungkawa yang mendalam kepada para korban yang terdampak bencana ini.

Sebagai bentuk kepedulian, PPI Dunia telah menggalang dana untuk membantu masyarakat terdampak. Namun, lebih dari itu, PPI Dunia menekankan pentingnya tindakan preventif dan solusi jangka panjang untuk mengatasi bencana banjir yang semakin sering terjadi.

Analisis Penyebab dan Pencegahan

Citra foto udara dari zoom earth. (Sumber: zoom.earth)

James Zulfan, mahasiswa S3 di Universitas New South Wales, Australia, menegaskan bahwa banjir di Jabodetabek bukan hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi juga oleh perubahan penggunaan lahan yang signifikan.

Berdasarkan analisis menggunakan citra penginderaan jauh BIG, dari tahun 2000 hingga 2017, sekitar 20% tutupan vegetasi di wilayah ini telah berubah menjadi kawasan terbangun.

"Tahun 2025 ini perubahan tataguna lahan bisa jadi lebih tinggi dari itu sehingga hal ini mengurangi kapasitas daerah resapan air dan mempercepat laju aliran permukaan ke sungai-sungai utama," ungkap Zulfan melalui rilis yang disiarkan oleh PPI Dunia.

PPI Dunia juga menyoroti bahwa fenomena banjir di Indonesia memiliki tantangan lingkungan yang kompleks. Berbeda dengan kondisi di Eropa, curah hujan di Indonesia jauh lebih tinggi, sehingga sistem drainase di daerah hilir harus dirancang dengan lebih baik.

Diperlukan Political Will

Organisasi ini juga menekankan pentingnya political will dari pemerintah dalam mengelola tata ruang dan pengendalian banjir secara efektif. Mereka menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam penanggulangan banjir, baik di hulu maupun hilir sungai.

"Di wilayah hulu, tutupan vegetasi harus dijaga dan ditingkatkan agar berfungsi sebagai daerah tangkapan air," tambah Zulfan.

Masih menurut mereka, pembangunan sumur resapan dan bendungan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya serap air dan mengurangi sedimentasi yang mempersempit kapasitas sungai dan saluran drainase.

Sementara itu, di hilir, infrastruktur seperti Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat harus terus dipelihara agar tetap optimal dalam mengurangi risiko banjir.

"Tanggul sungai dan drainase perkotaan harus direview ulang desain periode ulangnya agar dapat lebih tahan terhadap perubahan iklim dan peningkatan debit sungai," tambah Zulfan.

Sungai Wajib Dipelihara

Oraginisasi ini juga menyebutkan pentingnya program pemeliharaan sungai dari sedimen dan sampah domestik melalui pengerukan. Hal ini termasuk operasional pembilasan (flushing) sedimen dari bendung-bendung yang ada.

Berdasarkan penelitian terbaru, organisasi ini menyimpulkan pembilasan melalui pintu-pintu air bendung yang rutin akan berfungsi jauh lebih efektif dan ekonomis.

Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi tinggi muka air banjir sehingga bisa mengurangi beban investasi pengerukan secara konvensional di lokasi sekitar bangunan air.

Selain itu PPI Dunia menambahkan bahwa aforestasi atau penghutanan kembali, terutama di wilayah hulu sungai seperti Bogor, perlu dilakukan. Hal ini berguna untuk meningkatkan daya serap air dan meminimalkan surface runoff, sehingga dapat mengurangi dampak banjir.

Selain itu, mereka menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam manajemen sampah. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa sampah tidak menumpuk di saluran air dan sungai, yang dapat menyebabkan penyumbatan dan meningkatkan risiko banjir.

Seruan untuk Kebijakan yang Lebih Kuat

Adhie Marhadi, Koordinator PPI, menegaskan bahwa PPI Dunia akan terus berkontribusi dalam membantu korban bencana di Indonesia. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengembangkan sistem peringatan dini melalui BMKG, yang telah membantu mengurangi dampak banjir.

"Kebijakan jangka panjang dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko banjir di masa depan," ungkap Adhie.

PPI Dunia berharap bahwa tragedi banjir ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan, memperkuat sistem drainase, serta mengedepankan pendekatan berbasis ekosistem dalam mitigasi bencana. 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.