Rencana Penulisan Ulang Sejarah dan Kerusuhan Mei 98, Menbud Sebut Tak Ada Bukti Pemerkosaan Massal

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Penguatan sejarah perempuan dalam narasi kebangsaan Indonesia dinilai sangat penting. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. dalam wawancara terkait polemik penulisan ulang buku sejarah, termasuk tragedi Mei 1998.

“Malah saya ikut mendorong. Sejarah perempuan itu harus diperkuat,” ujar Fadli, dalam wawancara pada kanal salah satu media nasional di YouTube seperti yang dilihat, Kamis (12/6).

Advertisement

Namun, ketika ditanya mengenai peristiwa kekerasan terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998, tidak dimasukkan dalam proyek buku tersebut, Fadli menyatakan hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan belum memiliki dasar bukti kuat.

“Kalau itu, menjadi domain pada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita enggak pernah tahu ada enggak fakta keras. Kalau itu kita bisa berdebat,” katanya.

Fadli mempertanyakan klaim tentang adanya pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut. Ia menyebut sampai saat ini tidak ada bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis.

“Nah, ada perkosaan massa betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Enggak pernah ada bukti. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ujarnya.

Menurut Fadli, penyebaran rumor-rumor yang belum terbukti hanya akan memperkeruh suasana tanpa menyelesaikan persoalan.

Ia menekankan bahwa sejarah yang dibangun harus mampu merekatkan persatuan bangsa.

“Rumor-rumor seperti itu, menurut saya, tidak akan menyelesaikan persoalan,” ucapnya.

Menanggapi keberadaan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang sempat dibentuk untuk mengusut kasus tersebut, Fadli menyatakan pernah menyampaikan sanggahan terhadap hasil temuan tim tersebut.

“Saya sendiri pernah membantah itu. Dan mereka tidak bisa buktikan,” katanya.

Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa sejarah Indonesia harus disusun dengan pendekatan yang mempersatukan serta berpijak pada perspektif kebangsaan.

“Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Dan tone-nya harus begitu,” tuturnya.

Fadli menutup isu perempuan ini dengan penegasan bahwa semangat sejarah harus tetap jujur, tetapi dalam kerangka kepentingan nasional.

“Makanya perspektifnya, perspektif Indonesia,” tandas Fadli.

Sebelumnya, Pada 26 Mei 2025 lalu, Menbud Fadli Zon telah menjelaskan soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia di Komisi X DPR. Sejumlah anggota Komisi X menyampaikan kritik atas beberapa bab yang dianggap kurang lengkap menggambarkan sejarah yang sesungguhnya.

Fraksi PDI Perjuangan contohnya, menduga ada upaya Desukarnoisasi dalam rencana penulisan ulang sejarah RI. Saat ini, DPR masih reses, tak menutup kemungkinan persoalan penulisan ulang sejarah akan kembali di bahas di Senayan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.