BGN Hentikan Sementara Pembangunan Dapur MBG Baru

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru. Kebijakan moratorium ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan ulang program sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan penghentian sementara pembangunan dapur baru menjadi salah satu langkah utama yang akan segera dijalankan lembaganya.

“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan pembangunan dapur MBG benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Selama ini, jumlah pengajuan pembangunan dapur baru terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.

BGN menilai perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap jumlah dapur yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan sebelum membuka kembali pembangunan titik baru.

“Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan, tujuan program MBG bukan memperbanyak jumlah dapur, melainkan memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh layanan makanan bergizi secara merata dan efisien. Karena itu, pemerintah akan menghitung kebutuhan ideal dapur di setiap wilayah agar tidak terjadi penumpukan fasilitas yang justru membebani anggaran.

Saat ini, BGN mencatat lebih dari 27 ribu dapur MBG telah beroperasi atau berada dalam tahap persiapan. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk menjadi dasar evaluasi sebelum pemerintah memutuskan membuka kembali pendaftaran pembangunan dapur baru.

“Misalnya dalam satu kecamatan cukup enam dapur, ya sudah enam saja. Kalau nanti setelah dievaluasi ternyata masih kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” katanya.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan memfokuskan pembenahan terhadap dapur-dapur yang sudah berjalan agar memenuhi standar operasional dan mampu menghasilkan makanan yang berkualitas bagi para penerima manfaat.

Kebijakan moratorium ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pelaksanaan Program MBG dijalankan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.