KSP Dudung Turun Tangan, Lahan Sekolah Rakyat Permanen di Kota Malang Segera Dikoordinasikan

MALANG – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, memastikan akan turun langsung mengoordinasikan penyediaan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kota Malang.

Saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 16 Kota Malang, Kamis (12/6/2026), Dudung mengungkapkan bahwa saat ini sekolah masih memanfaatkan gedung sementara. Namun, pemerintah tengah mengkaji lahan di sekitar lokasi yang berpotensi digunakan sebagai pembangunan sekolah permanen.

“Sekolah Rakyatnya nanti akan dibangun di sekitar sini. Ada tanah yang sebenarnya bisa digunakan, tetapi masih milik kelurahan. Nanti saya komunikasikan dengan Dinas PU, ATR/BPN, dan Dinas Sosial untuk segera dibangun,” ujar Dudung, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden RI untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan yang selama ini berisiko putus sekolah.

Dudung mengaku terkesan dengan perkembangan para siswa SRMP 16 Kota Malang. Ia mendapat laporan bahwa pada awal masuk sekolah, sebagian siswa mengalami kesulitan beradaptasi bahkan sempat ingin pulang. Namun melalui pembinaan karakter dan moral yang intensif, kondisi mereka kini berubah signifikan.

“Bahkan ada yang sudah berprestasi. Semua kebutuhan mereka dipenuhi, mulai makan, snack, seragam, hingga sarana dan prasarana belajar,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan akses pendidikan hanya karena faktor ekonomi.

“Harapan Bapak Presiden, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Semua harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan keluar dari kemiskinan,” tegasnya.

Secara nasional, program Sekolah Rakyat terus diperluas. Saat ini jumlah peserta didik yang telah tertampung mencapai 166 siswa dan pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029.

Meski demikian, Dudung mengingatkan bahwa proses penyediaan lahan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai aturan. Ia menilai percepatan pembangunan tetap harus mengedepankan aspek legalitas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Masalah pembebasan tanah itu tidak mudah. Semua harus konkret, teratur, dan sesuai prosedur. Jangan sampai ada hal-hal yang dimudahkan tetapi kemudian berdampak di belakang hari,” pungkasnya.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.