Usulan Tambahan Rp15,5 Triliun untuk IKN Dinilai Tak Rasional di Tengah Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Usulan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 memicu kritik tajam. 

Langkah OIKN yang bermaksud mempercepat penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut dinilai tidak sejalan dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini.

Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, menilai usulan penambahan dana dalam jumlah besar itu sangat tidak rasional.

Terlebih, saat ini pemerintah pusat tengah gencar menggalakkan kebijakan efisiensi di hampir seluruh lini birokrasi.

"Usulan penambahan anggaran sebesar itu tentu tak rasional di tengah kebijakan efisiensi pemerintah. Semua kementerian, kecuali mungkin Badan Gizi Nasional (BGN), justru melakukan efisiensi dengan melakukan pemotongan anggaran," katanya dalam keterangannya Jumat (12/6/2026).

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini juga mendorong Komisi II DPR RI untuk bersikap tegas dengan menolak usulan dari OIKN tersebut. 

Menurutnya, percepatan pembangunan mega proyek di Kalimantan Timur itu sudah tidak lagi memiliki urgensi yang mendesak bagi pemerintahan saat ini.

Jamiluddin menjelaskan bahwa proyek IKN pada dasarnya merupakan ambisi dari Presiden terdahulu, Jokowi.

Dalam peta jalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN tidak dimasukkan ke dalam klausul program prioritas nasional. 

Walhasil, tidak ada beban target bagi Presiden Prabowo untuk merampungkan proyek tersebut dalam waktu dekat.

"Sebab penyelesaian pembangunan IKN tidak urgent. Dikatakan tidak urgent, karena pembangunan IKN bukan program prioritas pemerintahan Prabowo. Tidak ada klausul yang memasukkan pembangunan IKN sebagai program prioritas pemerintah," tegasnya.

Melihat kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat, Jamiluddin menyarankan agar alokasi dana sebesar Rp15,5 triliun tersebut dialihkan ke sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Pengalihan ini dinilai penting agar politik anggaran yang dijalankan oleh Presiden Prabowo tetap berada pada koridor yang berpihak kepada rakyat kecil sekaligus menjadi jaring pengaman di tengah situasi ekonomi yang sulit.

"Dana sebesar itu lebih baik dialokasikan ke bidang lain, terutama yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Setidaknya anggaran sebesar itu dapat dialokasi untuk program yang pro-rakyat. Dengan begitu, kebijakan politik anggaran Prabowo tetap konsisten pada pro-rakyat," ujarnya. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.