Pemerintah Pastikan Program MBG Terus Berlanjut
Pemerintah memastikan program MBG akan terus berlanjut dan menjanjikan tata kelola yang lebih baik dan transparan.
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan program MBG (Makan Bergizi Gratis) akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari visi dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat sebelum Pilpres 2024.
Qodari menilai kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden menjadi mandat dari rakyat untuk menjalankan program-program yang telah dijanjikan, termasuk MBG.
"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, program tersebut tidak bisa diberhentikan," ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan, MBG lahir dari kebutuhan untuk mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita Indonesia. Karena itu, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," tegas Qodari.
Menurutnya, pemerintah tetap membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat agar implementasi MBG semakin efektif. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
BGN Akan Audit Total Dapur MBG Saat Libur Sekolah
Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program sekaligus meningkatkan standar keamanan pangan dan kualitas layanan kepada para penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan momentum libur sekolah akan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di berbagai daerah.
"Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, sudah lebih rapi," ujar Agustina di Jakarta.
Menurutnya, audit tersebut tidak hanya menyasar aspek operasional dapur, tetapi juga mencakup pembenahan data penerima manfaat yang selama ini menjadi salah satu perhatian utama BGN. Karena itu, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk memperkuat validasi data serta berkoordinasi dengan berbagai instansi yang telah memiliki basis data terkait.
Melalui audit tersebut, BGN juga akan mengevaluasi kelayakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit yang dinilai tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP), standar keamanan pangan, maupun ketentuan layanan lainnya berpotensi ditutup atau ditata ulang.
Selain pembenahan operasional, BGN berencana mengubah mekanisme pemberian insentif kepada SPPG. Selama ini, insentif yang diterima pengelola SPPG bersifat tetap, tanpa memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar menerima layanan dari masing-masing SPPG. Penilaian juga akan mempertimbangkan faktor lain, termasuk kualitas makanan yang disajikan.
"Kami harapkan nanti insentifnya enggak fixed Rp6 juta semua. Kalau sekarang kan diubah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta," ujar Agustina. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
