Beban Kontrasepsi Masih Timpang: 96,7 Persen Peserta KB di Indonesia Adalah Perempuan

PACITAN – Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia sejauh ini masih bertumpu pada perempuan. Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2025 menunjukkan ketimpangan yang mencolok, di mana 96,7 persen peserta KB adalah perempuan, sementara partisipasi pria baru menyentuh angka 3,3 persen.

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk memperkuat keterlibatan suami dalam kesehatan reproduksi. Guna mendobrak dominasi ini, pemerintah meluncurkan program "Ayah Idaman" pada 1 Juli 2026, bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga, Wahidin, mengonfirmasi bahwa selama ini urusan pembatasan maupun penjarangan kehamilan memang lebih banyak dibebankan kepada istri.

"Yang partisipasi perempuan tetap kita bimbing. Tapi yang pria atau suaminya harus kita dorong lebih. Percepatannya harus lebih," ujar Wahidin dalam media briefing virtual bertajuk Sinergitas Program: Melibatkan Pria dalam Kesehatan Reproduksi, Selasa (30/6/2026).

Peran Domestik dan Risiko Kehamilan Jarak Dekat

Wahidin menekankan bahwa tanggung jawab seorang suami tidak boleh berhenti pada urusan menafkahi keluarga. Kehadiran figur ayah sangat krusial sejak masa awal kehamilan, proses persalinan, hingga pola pengasuhan anak.

"Ayah wajib hadir. Kehadiran suami bukan hanya konteksnya mencari nafkah. Terkait pengasuhan dan seterusnya, ini menjadi bagian yang penting," kata Wahidin menambahkan.

Melalui program Ayah Idaman, Kemendukbangga menggandeng 1.000 bidan di berbagai kabupaten dan kota sebagai proyek percontohan (pilot project). Bidan-bidan ini akan berperan sebagai volunteer yang bertugas mengedukasi pasangan suami istri sejak trimester pertama kehamilan.

Edukasi sejak dini diharapkan mampu mendorong pasutri untuk mengambil keputusan bersama, terutama dalam memilih metode kontrasepsi pascapersalinan sebelum 42 hari. Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah kehamilan berjarak dekat yang berisiko memicu stunting.

"Banyak kasus di Indonesia, karena tidak segera menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, terjadi kehamilan di saat bayinya belum enam bulan. Kalau terjadi kehamilan seperti itu, ini berpotensi *stunting*," jelas Wahidin.

Urusan Bersama, Bukan Cuma Perempuan

Sementara itu, Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus,dr. Fajar Firdawati, menambahkan bahwa dominasi perempuan yang mencapai lebih dari 95 persen, baik dari data SDKI maupun PK 2025—menunjukkan belum seimbangnya tanggung jawab kesehatan reproduksi.

"Kontrasepsi tidak lagi menjadi urusan perempuan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pasangan suami istri," tegas Firda.

Ia mengakui pilihan metode kontrasepsi bagi pria di pasar domestik saat ini memang masih sangat terbatas, yakni hanya kondom dan medis operasi pria (MOP) atau vasektomi. Dari data PK 2025, angka capaian vasektomi masih stagnan di angka 0,13 persen (sekitar 36.500 akseptor), sementara penggunaan kondom berada di angka 3,14 persen dari total sekitar 28 juta peserta KB aktif.

Meski demikian, peningkatan jumlah peserta KB pria kini telah dikunci sebagai salah satu indikator kinerja utama Kemendukbangga dalam rencana strategis 2025–2029. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah juga tengah melatih dokter umum agar memiliki sertifikasi kompetensi dalam melakukan tindakan vasektomi, sehingga akses pelayanan di daerah tidak lagi bertumpu pada dokter spesialis bedah atau urologi. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.