Tajuk Redaksi: Muktamar NU 2026 dan Upaya Menjaga Indonesia

MALANG – MALANG - Pada 1 hingga 5 Agustus 2026 mendatang, bukan lagi soal pergantian pimpinan yang akan terjadi di Nahdlatul Ulama (NU). Di tengah kompleksitas konflik geopolitik global yang semakin tak menentu, perhelatan Muktamar NU ke-35 sejatinya adalah tonggak yang teramat sangat, sangat dan sangat penting bagi sejarah bangsa dan negara ini ke depan.

Mirip dengan sejarah berdirinya NU pada 1926 lalu. Saat itu konflik geopolitik sedang panas bertarung. Konflik geopolitik global antara poros Barat dan Timur mulai memanas. Ideologi transnasional mulai masuk ke Indonesia.

Ulama di Indonesia bukan tidak tahu. Bukan tidak paham dan juga bukan tak acuh.

Tongkat Mbah Kholil Bangkalan yang diserahkan ke Mbah Hasyim Asy'ari, jadi tonggak penting bahwa sudah saatnya ulama di Indonesia harus berbuat untuk melindungi bangsanya. Implikasi konflik geopolitik antara blok Barat dan blok Timur saat itu tidak perlu menunggu waktu lagi, pasti akan terjadi di Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Mbah Hasyim Asy’ari, NU memulai sejumlah gerakan struktural yang mendasar. Dari bilik-bilik pesantren, suara-suara kemandiran sebagai bangsa mulai bergema: bangsa ini harus merdeka dan mandiri untuk tidak lagi dijajah secara ekonomi. Tidak lagi dijajah secara politik. Tidak lagi dijajah secara budaya. Dan tidak mau lagi dijajah harga dirinya sebagai bangsa.

Tahun 1926, NU mulai jadi benteng bangsa terdepan saat terjadi pergeseran geopolitik global saat itu. Dan 100 tahun kemudian, tahun 2026 ini, saat terjadi juga pergeseran geopolitik global, NU harusnya juga berperan sebagai benteng bangsa seperti tahun 1926 itu.

Presiden Prabowo Subianto menyebut NU sebagai salah satu faktor stabilisator penting sebagai penentu keamanan dan ketahanan bangsa. Bagi negara bangsa ini, organisasi berjuta massa ini bukan lagi soal wadah keagamaan atau ormas semata. NU adalah benteng terakhir ketahanan dan kemandirian nasional.

Sungguh sangat disayangkan kalau Muktamar ke-35 ini, energinya banyak terkuras hanya soal pertarungan sejumlah faksi kekuatan dan kepentingan yang muncul untuk menduduki kursi penting PBNU.

Akar rumput NU sebenarnya sudah banyak menyuarakan agenda-agenda penting yang harus diperjuangkan agar “NU 2026” tetap menjadi penerus perjuangan “NU 1926”. Ini juga yang harus dikedepankan dalam muktamar nanti.

Lalu, apa yang harus ditegakkan lagi dari muktamar nanti?

1. NU sebagai Perekat Bangsa

Dunia 2026 berada dalam kondisi terfragmentasi. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok dan Rusia semakin memanas. Perang rantai pasok dagang mengoyak kestabilan ekonomi global, dan narasi pemecah belah mudah masuk lewat banyak ideologi transnasional dan lewat gawai di genggaman warga.

Di situ lah titik rawan Indonesia. Jika kohesi sosial retak, bangsa ini akan menjadi bola pingpong kepentingan ekonomi dan politik segelintir orang dan kepentingan.

Dari sudut pandang negara bangsa, NU memiliki tugas besar untuk membentengi akar rumput. Muktamar ini harus mampu merumuskan strategi literasi kebangsaan yang masif. Ribuan pesantren harus kembali menjadi pusat ketahanan ideologis. Jangan biarkan narasi radikal transnasional atau provokasi proxy asing merusak kerukunan yang sudah dibangun puluhan tahun.

NU harus hadir sebagai perekat. Bukan justru ikut terpolarisasi seperti yang terjadi dalam dinamika internal di PBNU belakangan ini. Pasca insiden di Munas Ploso yang memanas hingga aksi fisik, muktamar adalah momen tepat untuk merekatkan kembali jajaran pengurus dari pusat hingga ranting.

2. Memperkuat Kedaulatan Ekonomi di Tengah Kapitalisme Global

Isu ekonomi menjadi sorotan tajam. Saat ini, negara-negara besar saling mengunci sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan, namun kerap terjebak dalam jerat kapitalisme global.

 NU tidak boleh lagi hanya jadi penonton.

Dalam Muktamar nanti, PBNU harus mulai mengambil peran aktif dalam pemberdayaan ekonomi. NU juga harus memastikan bahwa seluruh program pemerintah yang memperjuangkan kemandirian ekonomi harus tetap berjalan sesuai relnya. Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, harus tepat sasaran dan bebas dari korupsi.

Kemandirian ekonomi adalah pilihan paling rasional agar bangsa ini tidak mudah lagi dijajah.

3. NU Berperan Aktif Sebagai Diplomat Peradaban Global

Bila bicara geopolitik, NU adalah aset diplomasi terbesar Indonesia. Dalam gagasan Humanitarian Islam misalnya, NU telah membuktikan diri sebagai jembatan dialog lintas iman di tengah maraknya Islamofobia dan konflik peradaban. Dunia sebenarnya mendengarkan suara NU karena NU tidak bersuara keras, tetapi bersuara arif dan lebih beradab.

Muktamar harus memperkuat dan melembagakan peran ini. Jaringan diaspora Nahdliyin di luar negeri harus digerakkan sebagai duta budaya dan agama yang menenangkan.

Diplomasi kemanusiaan, terutama untuk isu Palestina, Afghanistan, Myanmar dan banyak isu lain, perlu terus digaungkan. Dalam konteks negara, NU adalah mitra strategis yang mampu menerjemahkan kebijakan luar negeri Indonesia ke dalam bahasa moral yang diterima masyarakat internasional.

4. Menjaga Jarak Kritis dengan Kekuasaan

Ini adalah ranah paling sensitif. Perdebatan sengit di Munas-Konbes Ploso beberapa saat lalu tentang pelarangan rangkap jabatan menteri menjadi cermin tarik-ulur ini.

Negara memang butuh NU stabil, tetapi akar rumput  juga butuh NU kritis.

Jika muktamar memilih jalan akomodatif total terhadap kekuasaan, NU berisiko kehilangan legitimasi kultural di mata pesantren. Sebaliknya, jika terlalu berseberangan, NU bisa kehilangan ruang dialog strategis.

Solusi idealnya adalah membentuk kemitraan kritis: kemitraan yang mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak rakyat, namun vokal mengkritik kebijakan yang timpang. Akar rumput masih dahaga soal kemandirian dan keadilan.

Para peserta muktamar harus memilih pemimpin yang berani menjadi kompas moral kemandirian dan keadilan, bukan pemimpin yang hanya jadi pemberi stempel kekuasaan.

5. Memperkuat Ideologi Pancasila dan Tradisi Pesantren

Terakhir. Ketahanan negara tidak akan kuat tanpa ketahanan ideologi. Saat ini, bangsa ini sedang sedang menghadapi krisis multidimensi. Bangsa ini sedang menghadapi pergumulan serius antara tuntutan modernisasi, nilai-nilai ketimuran dan kearifan lokal yang nyaris tergerus.

Untuk itu, muktamar harus merumuskan ulang wajah pendidikan pesantren. Santri tidak hanya harus pandai mengaji. Mereka juga harus melek geopolitik dan ekonomi digital, tanpa kehilangan akar budaya Nusantara. NU harus mampu mendorong dan memimpin revitalisasi kebudayaan sebagai jawaban atas itu semua.

Jalan Ulama atau Jalan Kuasa?

Muktamar ke-35 kali ini adalah pertaruhan besar.

Di satu sisi, ada tawaran modernisasi dan kedekatan dengan negara yang menjanjikan kemudahan dan kekuasaan. Di sisi lain, ada panggilan suci untuk kembali ke pangkuan pesantren, menjadi penyeimbang, dan mengembalikan ruh organisasi sebagai pelayan umat.

Dunia juga sedang berubah drastis. Indonesia membutuhkan NU yang solid, mandiri, dan berwibawa.

Jika muktamar kali ini hanya menjadi ajang bagi kepentingan sesaat dan kerdil, maka generasi mendatang akan membayar sangat mahal.

Sejarah akan mencatat, apakah para kiai dan pengurus memilih jalan ulama yang penuh berkah, atau terjebak dalam pusaran pragmatisme politik dan kapitalisme yang mengikis akar budaya.

Tanggal 1-5 Agustus 2026 adalah penentunya: apakah NU akan tetap menjadi mercusuar moral bagi negara bangsa ini. Atau NU tambah terpuruk di tengah badai perubahan global.

Kita harus tetap optimistis bahwa NU tetap akan jadi salah satu benteng yang akan menjaga Indonesia...

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.