Kemenhaj Gelar Rakernas Evaluasi Haji 2026, Siapkan Strategi Tingkatkan Layanan Jemaah

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M bertema "Berbenah Tanpa Henti, Menghadirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional, dan Adaptif". Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyusun arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya.

Rakernas menjadi momentum konsolidasi sekaligus perumusan strategi untuk menghadirkan layanan haji Indonesia yang semakin berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.

Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 akan menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan pelaksanaan haji pada tahun berikutnya.

"Rakernas ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat. Setiap tantangan yang kita temui, mulai dari tahap persiapan, operasional di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jemaah, harus kita jadikan pelajaran untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, cepat, adaptif, dan humanis," ujar Teguh saat membuka Rakernas di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Menurut Teguh, penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan publik yang kompleks karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan jemaah.

Rakernas difokuskan pada tiga sasaran utama, yaitu mengidentifikasi berbagai persoalan teknis maupun nonteknis selama operasional haji di Arab Saudi hingga fase pemulangan, mengukur capaian pelayanan pada bidang akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan layanan digital, serta menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.

Pembahasan Rakernas mencakup seluruh rantai layanan penyelenggaraan haji, mulai dari pengelolaan kuota, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), pembinaan dan bimbingan manasik, rekrutmen petugas, istitha'ah kesehatan, implementasi layanan Nusuk, penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi, layanan akomodasi, transportasi, serta konsumsi di Arab Saudi, pelaksanaan fase puncak haji, evaluasi layanan syarikah, hingga transformasi digital melalui penguatan Siskohat, Siskohatkes, dan Kawal Haji.

Selain itu, Rakernas juga membahas penguatan kelembagaan, regulasi, tata kelola, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Sebanyak 967 peserta mengikuti Rakernas yang dipusatkan di Asrama Haji Kelas I dan Lapangan Galaxy Makodam Jaya, Halim, Jakarta. Peserta berasal dari Kementerian Haji pusat, kantor wilayah provinsi, kantor kementerian agama kabupaten/kota, serta pengelola Asrama Haji Kelas I dan Kelas II di seluruh Indonesia.

Selama Rakernas, peserta mengikuti paparan kebijakan, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, hingga penyusunan rekomendasi yang akan menjadi bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.

Forum tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis, antara lain Menteri Haji, Wakil Menteri Haji, Ketua Komisi VIII DPR RI, Anggota V BPK RI, para direktur jenderal di lingkungan Kementerian Haji, Inspektur Jenderal, Ombudsman RI, serta Staf Teknis Haji KJRI Jeddah.

Tidak hanya berfokus pada evaluasi kebijakan, Rakernas juga diisi kegiatan retreat yang didampingi instruktur dan fasilitator dari TNI dan Polri sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan, soliditas organisasi, disiplin, serta kolaborasi antarpetugas.

"Transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup dilakukan melalui perubahan sistem semata. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Dari Rakernas inilah kita ingin melahirkan rekomendasi yang implementatif sehingga pelayanan haji Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun," tutup Teguh.

Melalui Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, Kemenhaj berharap lahir rekomendasi strategis yang mampu memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji nasional sekaligus menjadi pijakan dalam menghadirkan pelayanan yang semakin aman, nyaman, profesional, adaptif, dan humanis bagi seluruh jemaah.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.