Ledakan MAN 3 Padang: Wamenag Minta Jangan Buru-buru Cap Radikalisme, Polisi Ungkap Dugaan Motif Perundungan

JAKARTA – Kasus ledakan yang melibatkan seorang pelajar di MAN 3 Padang, Sumatera Barat, memunculkan dua persoalan besar yang kini menjadi perhatian pemerintah, yakni dugaan perundungan berkepanjangan dan bahaya akses bebas terhadap informasi pembuatan bahan peledak di internet. Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, pemerintah meminta publik tidak terburu-buru mengaitkan insiden tersebut dengan paham radikalisme.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i menegaskan penyebab peristiwa harus ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

"Peristiwa seperti yang terjadi di MAN 3 Padang harus ditelusuri secara utuh. Jangan terburu-buru menyimpulkan apa yang menjadi pemicu hingga peristiwa itu terjadi," ujar Romo Syafi'i, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, sejumlah kasus sebelumnya menunjukkan dugaan awal sering kali berbeda dengan hasil penyelidikan. Ia mencontohkan beberapa peristiwa ledakan yang sempat dikaitkan dengan radikalisme, namun akhirnya diketahui dipicu persoalan psikologis pelaku.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Polisi Ungkap Dugaan Motif Perundungan Bertahun-tahun

Di sisi lain, hasil pemeriksaan awal Polresta Padang mengarah pada dugaan kuat bahwa pelaku berinisial R (17) mengalami perundungan atau risak sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga kelas XII MAN 3 Padang.

Kepala Satreskrim Polresta Padang Kompol M. Yasin mengatakan tekanan psikologis akibat perundungan diduga menjadi pemicu tindakan pelaku.

"Dari pemeriksaan awal kami temukan kalau motif pelaku R adalah risak," ujarnya.

Kepada penyidik, R mengaku tidak berniat sejak awal meledakkan bom rakitan yang dibawanya ke sekolah. Namun tekanan mental yang terus dialami membuatnya nekat memicu ledakan sebagai bentuk pelampiasan sekaligus mencari pengakuan di lingkungan pergaulannya.

Polisi juga mengungkap pelaku mempelajari cara merakit bahan peledak secara otodidak melalui internet selama sekitar empat bulan. Seluruh bahan diperoleh melalui toko daring dan dirakit tanpa diketahui keluarga.

Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, meski menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas sekolah.

Densus 88 Dalami Dugaan Paparan Konten Perakitan Bom

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri turut melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.

Juru Bicara Densus 88 Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan pelaku mengaku terinspirasi dari kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada 2025.

Selain itu, penyidik menemukan pengakuan bahwa pelaku sempat bergabung dalam sejumlah grup daring yang membahas pembuatan bahan peledak.

"Seluruh pengakuan tersebut masih dalam proses verifikasi dan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum," kata Mayndra.

Polisi juga mengamankan berbagai barang bukti, di antaranya kotak hitam, tas, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, baut, kelereng, dan sejumlah material lain yang diduga berkaitan dengan perakitan bom.

Meski demikian, aparat belum menyimpulkan adanya keterkaitan dengan jaringan terorisme karena penyelidikan masih berlangsung.

Wamenag Dorong Penguatan Perlindungan Anak

Romo Syafi'i menilai kasus tersebut harus menjadi momentum memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Perundungan dan mengembangkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman di sekolah, rumah, ruang publik maupun ruang digital.

"Penanganan perundungan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu pemerintah membangun sinergi lintas sektor melalui Gernas RANA agar setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan perundungan," katanya.

Ia menegaskan sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik. Selain penegakan aturan, diperlukan penguatan pendidikan karakter, kepedulian guru, orang tua, hingga layanan pendampingan psikologis bagi siswa.

DPR: Alarm Nasional bagi Perlindungan Anak

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut insiden tersebut menjadi alarm bahwa persoalan remaja di era digital semakin kompleks.

Menurutnya, kemudahan mengakses informasi mengenai pembuatan bahan peledak melalui internet menunjukkan perubahan karakter kenakalan remaja menjadi perilaku berisiko tinggi yang dapat membahayakan banyak orang.

"Apa yang dilakukan pelaku memang tidak bisa dibenarkan. Tapi sering kali persoalan psikologis membawa dampak sehingga pemulihan mental korban harus menjadi prioritas," ujar Puan.

Ia meminta pemerintah tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan anak melalui pencegahan perundungan, pengawasan orang tua, layanan kesehatan mental, serta pengawasan terhadap konten digital yang dapat diakses anak-anak.

Kasus di MAN 3 Padang, menurutnya, menunjukkan bahwa keamanan sekolah tidak hanya berkaitan dengan pengawasan fisik, tetapi juga kesehatan mental peserta didik dan kemampuan seluruh pihak mendeteksi persoalan sejak dini.(*)