KPK Lakukan OTT Bupati Lobar Usai Gelar Nobar

JAKARTA – Suasana penuh sorak sorai menyaksikan partai final Piala Dunia 2026 di Lombok Barat berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Setelah mengikuti kegiatan nonton bareng (nobar) bersama jajaran pemerintah daerah hingga Senin (20/7/2026) dini hari, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Operasi senyap itu langsung meninggalkan jejak di pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Saat aktivitas perkantoran mulai berjalan pada Senin pagi, ruang kerja Bupati Lombok Barat telah dipasangi garis pembatas oleh penyidik KPK. Penyegelan juga dilakukan terhadap ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lalu Ratnawo.

Perubahan situasi yang berlangsung begitu cepat membuat sejumlah pejabat daerah mengaku tidak menyangka. Sebab, beberapa jam sebelumnya mereka masih bersama Bupati LAZ menghadiri agenda nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina.

Sekretaris Daerah Lombok Barat Akhmad Saikhu mengungkapkan dirinya baru mengetahui adanya penyegelan setelah tiba di kantor pada Senin pagi. Menurutnya, selepas mengikuti nobar, seluruh peserta langsung kembali ke rumah masing-masing.

"Saya mungkin dalam konteks ini tidak akan menjelaskan lebih jauh. Karena tadi pagi kan kita nonton bareng sampai pagi, setelah selesai langsung pulang," ujar Saikhu kepada wartawan.
Ia mengaku terkejut ketika mendapati ruang kerja Bupati dan Kepala Dinas PUPRPKP telah dipasangi pita bertuliskan Dilarang Melewati Garis Batas.

"Setelah kita masuk ada situasi seperti ini," katanya.

Saikhu juga memastikan Bupati LAZ tidak berada di kantor saat penyegelan dilakukan. Hingga Senin siang, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga belum memperoleh penjelasan resmi mengenai proses hukum yang berlangsung.

Di Jakarta, KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penindakan tersebut ketika dihubungi awak media. 

"Benar," ujar Fitroh singkat dikutip TIMES Indonesia dari CNN Indonesia. 

Namun demikian, KPK masih belum mengungkap perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Lembaga antirasuah itu juga belum menjelaskan jumlah pihak yang diamankan maupun konstruksi dugaan tindak pidana yang sedang didalami.

Seperti lazimnya dalam penanganan OTT, KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Setelah itu, lembaga tersebut akan menyampaikan hasil perkembangan melalui konferensi pers resmi.

Penyegelan dua ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi sinyal bahwa penyidik tengah mengamankan dokumen maupun barang bukti yang berkaitan dengan penyelidikan. Langkah itu juga dilakukan untuk menjaga integritas barang bukti selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena terjadi hanya beberapa jam setelah Bupati LAZ masih terlihat mengikuti kegiatan bersama masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Kontras antara suasana meriah nobar final Piala Dunia dan operasi penindakan KPK pada pagi harinya menjadi gambaran betapa cepat situasi dapat berubah.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bupati Lalu Ahmad Zaini maupun kuasa hukumnya terkait operasi tangkap tangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga masih menunggu penjelasan lengkap dari KPK mengenai perkara yang sedang ditangani.

TIMES Indonesia masih terus berupaya memperoleh informasi lanjutan dari KPK maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Perkembangan terbaru, termasuk dugaan perkara, jumlah pihak yang diamankan, serta hasil pemeriksaan awal, akan disampaikan setelah ada keterangan resmi dari lembaga antirasuah tersebut. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.