Tajuk Redaksi: Menutup Keran Kebocoran, Mengencangkan Sabuk Keadilan

JAKARTA – Pernyataan lugas Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Kabinet Paripurna evaluasi dua tahun masa pemerintahan kembali menyentuh urat nadi persoalan bangsa. Dengan kejujuran politik yang patut diapresiasi, Presiden mengakui bahwa kompleksitas distorsi ekonomi nasional jauh melampaui perkiraan awal.

Ribuan triliun rupiah—sebuah angka yang divalidasi oleh data lembaga internasional—menguap setiap tahunnya ke luar negeri melalui berbagai celah manipulasi perdagangan: under invoicing, transfer pricing, pemalsuan dokumen, hingga penyelundupan terselubung.

Di saat yang sama, komitmen pemerintah mengalirkan dana publik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat kerap direspons skeptis oleh sebagian kalangan pasar yang melabelinya sebagai beban fiskal.

Redaksi TIMES Indonesia memandang bahwa dialektika antara "kebocoran masif di hulu" dan "pembiayaan kesejahteraan di hilir" ini tidak boleh dipahami sebagai narasi pembelaan diri politik belaka.

Diskursus ini harus dibingkai ulang ke dalam dimensi yang lebih fundamental: persoalan etika kekuasaan, keadilan distributif, serta pilihan orientasi pembangunan nasional. Selama bertahun-tahun, diskursus publik kita terjebak dalam paradoks yang absurd.

Kita terbiasa bersikap amat permisif terhadap penguapan aset nasional oleh jejaring kejahatan finansial, namun sangat cerewet dan sinis ketika negara mengalokasikan anggaran untuk memberi makan anak-anak, ibu hamil, dan menjaga gizi generasi mendatang. Ini adalah bentuk kegagalan sudut pandang yang membahayakan masa depan peradaban bangsa.

Krisis kebocoran ekonomi ini bukanlah fenomena baru, melainkan akumulasi panjang dari praktik kapitalisme kroni yang terstruktur.

Sejarah ekonomi politik Indonesia mencatat bahwa kelimpahan sumber daya alam dan ceruk perdagangan luar negeri kerap kali dimanfaatkan oleh segelintir elit untuk melakukan pengerukan tanpa kontribusi memadai bagi kas negara (extractive economy).

Dari era komoditas kayu, tambang, hingga kelapa sawit, pola pengalihan keuntungan keluar negeri (capital flight) terus berulang dengan modus yang semakin canggih dan terdigitalisasi.

Kegagalan menindak tegas modus-modus ini membuktikan bahwa persoalannya bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada kerapuhan integritas penegakan hukum dan kuatnya intervensi vested interest yang menyusup ke dalam birokrasi penentu kebijakan.

Secara legal dan teknis, instrumen pencegahan seperti digitalisasi sistem cukai, audit pajak berbasis kecerdasan buatan, hingga pembentukan lembaga pengelola investasi seperti Danantara dapat dirancang sedemikian rupa. Namun, dari sudut pandang etis dan politik, efektivitas seluruh alat teknis tersebut diuji oleh satu hal: keberanian menata ulang relasi kekuasaan.

Selama ini, terdapat ketimpangan beban yang nyata. Pelaku bisnis formal berskala kecil-menengah dan rakyat pembayar pajak dituntut tertib hingga rupiah terakhir, sementara aktor-aktor besar yang bermain dalam under invoicing dan transfer pricing kerap menikmati kekebalan terselubung berkat perlindungan politik.

Jika kebocoran ini dibiarkan, maka program strategis seperti ketahanan pangan dan MBG akan selalu dibayang-bayangi oleh ancaman defisit fiskal dan ketergantungan pada utang.

Oleh karena itu, TIMES Indonesia mendorong hadirnya jalan tengah yang konkrit dan realistis. Pertama, pemerintah harus melakukan reformasi penegakan hukum ekonomi secara radikal, termasuk pemberlakuan sanksi pidana dan denda akumulatif yang membangkrutkan bagi perusahaan yang terbukti melakukan transfer pricing dan pemalsuan laporan perdagangan.

Kedua, hasil pengembalian aset dari penutupan celah kebocoran tersebut harus dialokasikan secara transparan melalui rekening khusus (dedicated fund) yang diperuntukkan langsung bagi pembiayaan ketahanan pangan, subsidi pupuk petani, dan Program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini penting untuk membuktikan kepada publik bahwa efisiensi di hulu secara nyata membiayai kesejahteraan di hilir, sekaligus meredam kekhawatiran pasar terhadap stabilitas fiskal.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa fasih kita meratapi kebocoran, melainkan dari seberapa tangguh keberanian politik (political will) untuk menyumbat celah tersebut hingga tuntas.

Kemerdekaan dan kedaulatan sebuah negara menemukan hakikat teratingginya bukan pada kemewahan indikator makroekonomi yang semu, melainkan pada kemampuan negara memastikan tidak ada satu pun rakyatnya yang kelaparan di atas tanah yang kaya raya.

Negara yang membiarkan kekayaannya dirampok secara diam-diam sambil memperdebatkan biaya makan rakyatnya sedang menenun keruntuhan sosialnya sendiri.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.