PBNU dan Kemenkes Perkuat Sinergi CKG dan Penanganan TBC hingga Pesantren

JAKARTA – Jaringan pesantren dan organisasi keagamaan dinilai menjadi salah satu kunci memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekaligus penuntasan tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan Menteri Kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Selain membahas implementasi CKG, kedua pihak juga menyoroti penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas, kesehatan santri dan pelajar, serta peningkatan kualitas Water, Sanitation and Hygiene (WASH) di lingkungan pesantren sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit.

Jaringan NU Dinilai Strategis

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis dan percepatan eliminasi TBC merupakan prioritas pemerintah. Menurutnya, keberhasilan kedua program tersebut membutuhkan dukungan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan luas hingga tingkat desa.

Karena itu, Kementerian Kesehatan memandang Nahdlatul Ulama sebagai mitra strategis dalam memperluas akses layanan kesehatan.

"Penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia," ujar Menteri Kesehatan.

Dengan jutaan anggota, ribuan pesantren, madrasah, fasilitas kesehatan, hingga kepengurusan yang menjangkau tingkat ranting, NU dinilai memiliki kemampuan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh program pemerintah.

PBNU Siap Perluas Cakupan CKG

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah di bidang kesehatan bukanlah hal baru. Menurutnya, NU telah berpengalaman mendukung berbagai program nasional, mulai dari vaksinasi Covid-19 hingga percepatan penurunan angka stunting.

"PBNU berkomitmen dan sudah membuktikan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah melayani masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Di antaranya vaksinasi Covid-19 dan penurunan stunting," kata Kiai Yahya.

Ia menilai Program Cek Kesehatan Gratis memiliki nilai strategis karena memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk kalangan santri dan pelajar.

PBNU pun menyatakan kesiapan menjadikan pesantren dan madrasah sebagai pintu masuk utama pelaksanaan program tersebut.

CKG Santri Sudah Berjalan Sejak 2025

Kolaborasi antara pemerintah dan PBNU sebenarnya telah dimulai sejak tahun lalu melalui pelaksanaan CKG Santri.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Ulun Nuha, menjelaskan bahwa Kemenko PMK telah mengoordinasikan sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU sejak 2025.

Program tersebut telah dilaksanakan di sejumlah pesantren besar, seperti Pesantren Lirboyo dan Pesantren Ploso di Kediri.

"Sejak tahun 2025, Kemenko PMK telah menggalang sinergi antara Kemenkes, Kemenag, dan RMI PBNU untuk mengadakan CKG Santri di beberapa daerah. Diharapkan tahun ini pelaksanaan CKG Santri bisa lebih masif lagi," ujar Ulun Nuha.

Perkuat Pencegahan hingga Tingkat Komunitas

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat layanan promotif, preventif, hingga kuratif melalui jaringan kelembagaan NU yang telah mengakar di masyarakat.

Selain memperluas cakupan Cek Kesehatan Gratis, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung percepatan eliminasi TBC serta peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan pesantren.

Dengan mengoptimalkan jaringan pesantren, madrasah, fasilitas kesehatan, dan kepengurusan NU hingga tingkat desa, pemerintah berharap berbagai program kesehatan nasional dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara berkelanjutan.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.