Perkuat Peran BPDLH, Menko Pangan Pimpin Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup untuk Dorong Investasi Hijau

MALANG – Pemerintah memperkuat tata kelola pendanaan lingkungan hidup dengan menggelar Rapat Perdana Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rapat ini menjadi tonggak awal penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengakselerasi pembiayaan pembangunan hijau di Indonesia.

Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Salah satu perubahan penting dalam regulasi tersebut adalah pengalihan posisi Ketua Komite Pengarah BPDLH dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, sekaligus penyesuaian susunan Dewan Pengawas BPDLH.

Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian tugas dan fungsi kementerian pada Kabinet Merah Putih, sekaligus untuk memperkuat arah kebijakan dan tata kelola pengelolaan dana lingkungan hidup agar semakin efektif, transparan, akuntabel, dan kredibel.

Selama ini, Dana Lingkungan Hidup menjadi instrumen penting yang menjembatani upaya pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi hijau melalui berbagai kegiatan usaha dan investasi berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, BPDLH mengemban mandat mengelola dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup dengan menggandeng berbagai kementerian dan lembaga sebagai regulator maupun pelaksana program.

Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor strategis, mulai dari kehutanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pertanian, kelautan dan perikanan, pemerintah daerah, hingga sektor prioritas lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sekitar kawasan pelestarian.

Sejak berdiri pada 2019, BPDLH telah menjalankan 21 proyek, dengan delapan di antaranya telah rampung. Saat ini, lembaga tersebut mengelola lima program tematik utama, yakni Forestry and Other Land Use (FOLU), energi bersih, ekonomi sirkular, kesehatan-air-ketahanan pangan, serta ketahanan iklim dan bencana. Seluruh program tersebut diselaraskan dengan agenda strategis nasional guna mempercepat investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya berperan sebagai pengelola dana, tetapi juga memastikan manfaat pembiayaan lingkungan dapat dirasakan hingga tingkat masyarakat.

“BPDLH diberi mandat sebagai penyalur dana lingkungan hidup. Kami menyalurkan pendanaan dari hulu ke hilir untuk individu maupun kelompok agar manfaatnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti sektor AFOLU yang mencakup banyak bidang keberlanjutan, dukungan yang disalurkan diharapkan mampu menciptakan dampak, memperkuat aksi kolektif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Joko, Jumat (24/7/2026).

Berbagai proyek yang dijalankan BPDLH mengedepankan kolaborasi multipihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-profit, kelompok masyarakat, pegiat lingkungan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat hukum adat dilibatkan untuk memperluas dampak pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mempercepat pembiayaan lingkungan, pemerintah juga mengembangkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai infrastruktur nasional perdagangan karbon. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu memperluas pemanfaatan dana lingkungan hidup melalui mekanisme perdagangan karbon sekaligus membuka peluang masuknya pendanaan baru dari pasar karbon nasional maupun global.

Pemerintah menegaskan seluruh program pembangunan hijau akan terus dipantau dan dievaluasi agar mampu menghasilkan inovasi pelestarian lingkungan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah BPDLH, Zulkifli Hasan, berharap rapat perdana tersebut menjadi titik awal penguatan sinergi antarinstansi dalam memperbesar peran BPDLH sebagai instrumen pembiayaan hijau nasional.

“Saya berharap momentum rapat perdana ini menjadi awal penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar BPDLH semakin berperan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan hijau yang memberi dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia,” pungkas Zulkifli.(*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.