TIMESINDONESIA, MALANG – Pemerintah kota (Pemkot) Malang dinilai belum memiliki ketegasan mengenai sanksi bagi pelaku mesum yang selama ini terjadi di hutan kota dan taman kota.
Hal itu dikatakan pakar Sosiologi Lingkungan, Rahmad Dwi Susilo. Ia menilai Pemkota Malang harus memiliki aturan yang jelas terkait perilaku pengunjung atau aturan di hutan dan taman kota di Kota Malang.
Advertisement
"Harusnya Pemerintah memiliki managemen lingkungan khususnya taman, termasuk SOP (Standart Operasional Prosedur) misal asa yang mesum sanksinya jelas," jelasnya. Rabu, (13/04/2016).
"Orang akan tahu, jika mesum akan ada sanksi seperti ini," imbuh pria yang juga dosen Ilmu Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.
Selain itu, Ia juga menjelaskan pembangunan taman dan hutan kota melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) itu malah melemahkan rasa kepemilikan masyarakat Kota Malang terhadap Taman dan Hutan Kota.
Sehingga, lanjutnya, masyarakat yang juga sebagai kontrol sosial merasa tidak dilibatkam sama sekali dalam optimalisasi Taman dan Hutan Kota yang sedang gencar dilakukan Walikota Malang, HM Anton melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
"Stakeholder masyarakat diajak ngobrol, duduk bersama soal taman agar warga memiliki rasa sanse of belonging. Selama ini saya rasa tidak pernah ada," jelasnya.
Diketaui, sejak awal tahun 2016 ini, sudah lebih dari lima kali terjadi mesum di beberapa Taman dan Hutan Kota di Kota Malang.
Mereka yang kepergok sedang mesum oleh polisi taman yang ada hanya diberi sanksi membersihkan kamar mandi yang ada di taman.(*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Ahmad Sukmana |
| Sumber | : = |
