Wujudkan Smart Performance Government, Pemkab Majalengka Sinkronkan E-Kinerja BKN

MAJALENGKA – Di tengah tuntutan era digital yang kian dinamis, Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka), Jawa Barat, bergerak cepat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

Melalui langkah strategis, Pemkab Majalengka resmi mengakselerasi integrasi aplikasi Sinergi dengan sistem E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna membangun budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih terukur, transparan, dan berbasis hasil.

Langkah ini ditandai dengan digelarnya kegiatan sosialisasi bertajuk 'Smart Performance Government: Membangun Budaya Kinerja ASN Melalui Optimalisasi E-Kinerja BKN untuk Mewujudkan Visi Majalengka Langkung SAE' di Aula BKPSDM Kabupaten Majalengka, Senin (29/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Majalengka, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, serta narasumber dari BKN Pusat. Ribuan ASN dari berbagai wilayah turut mengikuti kegiatan ini, baik secara luring maupun daring.

Dalam atmosfer yang sarat semangat perubahan, agenda ini menjadi titik balik transformasi manajemen kinerja ASN. Sistem pelaporan manual bulanan yang selama ini berjalan, kini diarahkan menuju pencatatan digital harian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin, menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan perubahan paradigma besar dalam menilai kinerja aparatur.

"Kita tidak lagi berbicara tentang kehadiran semata, tetapi tentang kontribusi nyata. Setiap aktivitas ASN akan tercatat secara real-time, transparan, dan akuntabel," jelasnya.

Melalui integrasi ini, seluruh rekam jejak kinerja ASN mulai dari aktivitas harian hingga capaian target akan terdokumentasi dalam satu sistem terpadu.

"Data tersebut menjadi basis penting dalam menentukan kebijakan strategis, mulai dari pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), promosi, hingga mutasi," katanya.

Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, dalam arahannya menekankan pentingnya keselarasan antara capaian kinerja dan kontribusi riil seluruh ASN.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan besar, termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari BPK, harus menjadi refleksi bersama, bukan hanya prestasi di level pimpinan.

"Saya ingin memastikan, apakah capaian ini benar-benar hasil kerja kolektif seluruh ASN atau hanya diketahui oleh segelintir pihak saja. Semua harus terukur dan transparan," tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) diturunkan secara berjenjang hingga ke level staf. Setiap aktivitas wajib terdokumentasi harian melalui sistem digital, guna menghilangkan praktik laporan formalitas serta memastikan produktivitas nyata di lapangan.

Dukungan dari BKN Pusat semakin memperkuat langkah ini. Melalui kebijakan terbaru, pemerintah daerah kini memiliki fleksibilitas lebih dalam melakukan evaluasi kinerja ASN.

Dalam waktu enam bulan, pimpinan dapat melakukan penyesuaian posisi bagi ASN yang tidak kompeten, sekaligus memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi melalui skema kenaikan pangkat luar biasa.

Transformasi ini menjadi simbol komitmen Pemkab Majalengka dalam membangun birokrasi modern yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan basis data tunggal yang akurat, setiap kebijakan kepegawaian diharapkan semakin tepat sasaran dan berkeadilan.

Di akhir kegiatan, Bupati menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BKPSDM yang dinilai progresif dalam membangun sinergi dengan BKN, baik di tingkat regional maupun pusat.

Langkah akseleratif ini bukan hanya tentang digitalisasi sistem, tetapi tentang membangun budaya kerja baru, budaya yang menjunjung tinggi integritas, kinerja nyata, dan tanggung jawab kolektif demi mewujudkan Majalengka yang 'Langkung SAE'. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.