Soal Wacana Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda, Bupati Majalengka: Harus 'Langkung SAE'
Bupati Eman menekankan bahwa esensi dari setiap kebijakan, termasuk perubahan nama daerah, harus bermuara pada peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
MAJALENGKA – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mulai mencuat ke ruang publik seiring dinamika pembahasan di tingkat pemerintah provinsi dan legislatif.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Majalengka H. Eman Suherman menyampaikan sikap bijak dengan menekankan prinsip utama pada kemaslahatan masyarakat.
Eman Suherman tidak secara tegas menyatakan dukungan maupun penolakan terhadap wacana tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten bukan pihak yang memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan terkait perubahan nomenklatur provinsi.
"Ya bukan setuju dan tidak setuju, karena kita bukan bagian yang ditanya untuk itu. Tapi setidaknya kalau kebijakan itu ada, ya kita mengikuti saja," ujar Bupati Eman Suherman, Selasa (7/7/2026)
Lebih lanjut, Eman menekankan bahwa esensi dari setiap kebijakan, termasuk perubahan nama daerah, harus bermuara pada peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perubahan tidak boleh sekadar simbolik, melainkan harus membawa dampak nyata yang 'Langkung SAE' (lebih baik).
"Yang penting prinsipnya, berubah nomenklatur, nambah, berubah nama, ya harus 'Langkung SAE' harus lebih baik, sesuai dengan visi kita saja," tegasnya.
Sikap tersebut mencerminkan pendekatan realistis dan adaptif Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam merespons dinamika kebijakan di tingkat provinsi.
Eman juga mengisyaratkan bahwa fokus utama daerah tetap pada pelaksanaan visi pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang 'Langkung SAE'.
Sementara itu, wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda hingga kini masih menjadi perbincangan publik dan memerlukan kajian komprehensif, baik dari aspek historis, kultural, maupun administratif.
Dengan berbagai dinamika yang berkembang, pemerintah daerah memilih untuk bersikap terbuka dan mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan, selama perubahan tersebut benar-benar membawa nilai tambah bagi masyarakat luas. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
