TIMES Forum Dorong Reset Program MBG, Mohamad Iksan: Perlu Perbaikan Tata Kelola
Iksan menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat, kehadiran siswa di sekolah, kepuasan penerima manfaat, hingga tumbuhnya ekonomi.
MALANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu memasuki fase pembenahan menyeluruh agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan. Hal itu mengemuka dalam TIMES Forum yang digelar di Kantor TIMES Indonesia, Selasa (7/7/2026), dengan menghadirkan analis kebijakan publik, Mohamad Iksan.
Dalam paparannya, Iksan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan reset Program MBG bukanlah menghentikan atau memulai kembali program dari awal. Reset yang dimaksud adalah menata ulang tata kelola, memperbaiki sistem pelaksanaan, serta memperkuat berbagai aspek yang masih menjadi kendala di lapangan.
Menurutnya, program strategis nasional seperti MBG harus terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus mampu meningkatkan kualitas gizi generasi Indonesia.
"Reset MBG bukan berarti mengulang dari nol, tetapi melakukan pembenahan agar program berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan," ujar Iksan.
Ia menjelaskan, proses reset perlu diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program, termasuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul selama implementasi. Evaluasi tersebut harus berbasis data kinerja, hasil survei lapangan, serta masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Setelah persoalan dipetakan, pemerintah perlu menetapkan skala prioritas sebelum melakukan desain ulang kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP). Tahap ini, kata Ikhsan, menjadi fondasi untuk memperkuat standar gizi, keamanan pangan, kualitas layanan, hingga mekanisme koordinasi antarlembaga.
"Perbaikan tidak cukup dilakukan di tingkat teknis. Tata kelola kelembagaan juga harus diperjelas, mulai dari pembagian peran, koordinasi pusat dan daerah, hingga pembangunan sistem data yang terintegrasi," katanya.
Iksan juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Program MBG. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), juru masak, petugas distribusi, hingga pengawas dinilai perlu mendapatkan pelatihan yang memadai agar kualitas layanan tetap terjaga.
Selain itu, kesiapan sarana dan prasarana dapur serta sistem logistik juga harus memenuhi standar sehingga implementasi program dapat berjalan optimal.
Menurut Iksan, proses pelaksanaan reset sebaiknya dilakukan secara bertahap melalui proyek percontohan (pilot project) sebelum diterapkan secara luas. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi sekaligus penyempurnaan berdasarkan hasil implementasi di lapangan.
Ia menambahkan, keberhasilan program juga sangat bergantung pada sistem pengawasan yang kuat. Karena itu, mekanisme audit, pelaporan digital, serta pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran maupun kualitas layanan.
"Transparansi menjadi bagian penting. Informasi mengenai capaian program, penggunaan anggaran, dan kinerja pelaksanaan harus dapat diakses publik. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program," ujarnya.
Dalam pemaparannya, Iksan menyebut sedikitnya lima aspek utama yang harus menjadi fokus penguatan, yakni kualitas gizi dan keamanan pangan, penguatan rantai pasok berbasis ekonomi lokal, ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi serta akuntabilitas anggaran, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data.
Ia menilai penguatan rantai pasok lokal akan memberikan dampak ganda, tidak hanya meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG, tetapi juga menggerakkan perekonomian petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di daerah.
Di akhir paparannya, Iksan menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat, kehadiran siswa di sekolah, kepuasan penerima manfaat, hingga tumbuhnya ekonomi lokal.
"Tujuan akhirnya adalah menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis yang dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul," pungkasnya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
