DPRD Banyuwangi Bahas KUA-PPAS 2027, Bupati Ipuk Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,41 Persen
DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar atas pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, di ruang rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (8/7/2026).
BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar atas pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, di ruang rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (8/7/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto, SH, MH. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Bupati Ir. H. Mujiono, M.Si, jajaran kepala SKPD, camat, lurah, serta anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dalam nota pengantarnya, Bupati Ipuk menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 diarahkan untuk menghadirkan pembangunan yang fokus, terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan anggaran tersebut disusun untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
"Pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Ipuk.
Menurutnya, pemerintah daerah akan memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui penguatan konvergensi pembangunan antar wilayah. Langkah tersebut diwujudkan melalui penyediaan pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan berkualitas, percepatan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Ipuk juga memaparkan capaian ekonomi Banyuwangi sepanjang 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tercatat mencapai 5,65 persen atau berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional.
"Kinerja ini didukung oleh sejumlah sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan seiring promosi dan inovasi daerah yang terus dilakukan," katanya.
Orang nomor satu di Bumi Blambangan menjelaskan, sektor jasa lainnya tumbuh sebesar 8,64 persen, disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,61 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,40 persen.
Selain itu, sektor jasa perusahaan tumbuh 7,37 persen, industri pengolahan 7,36 persen, dan sektor konstruksi mencapai 6,79 persen. Sementara sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 6,26 persen, administrasi pemerintahan 5,14 persen, serta informasi dan komunikasi sebesar 4,93 persen.
Capaian tersebut merupakan efek berganda dari berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Seluruh program dirancang agar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan hasil yang semakin berkualitas.
Menghadapi Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi global maupun asumsi ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur. Karena itu, Banyuwangi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 persen pada 2027.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan mencapai 75,87. Pemerintah juga menargetkan Indeks Gini berada di angka 0,306, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,77 persen, serta Indeks Reformasi Birokrasi mencapai angka 97.
Ipuk mengatakan tema pembangunan Banyuwangi tahun 2027 adalah ‘Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat.’
"Melalui tema tersebut, kami berharap perekonomian daerah semakin kuat dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terus meningkat dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel," tegasnya.
Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam delapan prioritas daerah, yakni peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja, reformasi perlindungan sosial yang adaptif, transformasi ekonomi lokal dan pariwisata berkelanjutan, penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang inklusif, digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah.
Setelah Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani membacakan penyampaian rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2027. Dilanjutkan penyerahan draf dari eksekutif kepada pimpinan rapat Paripurna yakni Michael Edy Hariyanto, SH, MH. (*)
Pewarta : Fazar Dimas
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
