Jogja Kembali untuk Negeri, Relawan dan Pelaku UMKM Sampaikan Delapan Aspirasi Dukungan MBG
Ribuan relawan, mitra dapur, pelaku UMKM, dan simpatisan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengikuti kegiatan bertajuk “Jogja Kembali untuk Negeri, Bersama Bergerak, Berbagi untuk Negeri”.
TIMESINDONESIA – TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Ribuan relawan, mitra dapur, pelaku UMKM, dan simpatisan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengikuti kegiatan bertajuk “Jogja Kembali untuk Negeri, Bersama Bergerak, Berbagi untuk Negeri” di Monumen Jogja Kembali (Monjali), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (8/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, mereka menggelar aksi damai untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perbaikan tata kelola MBG.
Melalui Presidium Relawan, Mitra, dan simpatisan MBG, peserta aksi menyampaikan delapan aspirasi kepada pemerintah sebagai masukan untuk memperkuat tata kelola program. Aspirasi tersebut meliputi dukungan terhadap keberlanjutan MBG, dan pembukaan ruang dialog dengan seluruh mitra.
Kemudian, meminta adanya kajian ulang moratorium dapur, pengoperasian dapur di wilayah 3T, dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), pemberian kepastian hukum bagi pelaksanaan MBG, perbaikan tata kelola kelembagaan BGN dari pusat hingga daerah, serta peningkatan kesejahteraan relawan dan pelaku UMKM.
Ketua Gapembi DIY, Nur Kholis, menegaskan seluruh mitra di DIY tetap berkomitmen mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Program MBG bukan sekadar memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM hingga ribuan tenaga kerja di dapur SPPG ikut merasakan manfaatnya. Karena itu kami berharap program ini terus berlanjut dengan tata kelola yang semakin baik,” ujar Nur Kholis.
Nur Kholis menegaskan, aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab seluruh mitra agar Program MBG berjalan semakin transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan.
“Kami juga mendorong terbentuknya UU MBG. Tujuannya tentu untuk memperkuat program MBG,” tandas Nur Kholis.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) DIY, A. Supriyanto, mengatakan keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada sistem administrasi, tetapi juga pembinaan yang berkelanjutan terhadap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami berharap pemerintah lebih mengedepankan pembinaan, pendampingan, dan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Mitra membutuhkan kepastian hukum, sinkronisasi kebijakan, serta komunikasi yang baik agar dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Supriyanto.
Supriyanto juga mendorong adanya standardisasi perizinan SPPG secara nasional, forum komunikasi rutin antara pemerintah dan mitra, serta penguatan pendampingan teknis untuk menciptakan tata kelola Program MBG yang lebih profesional.
Ketua REL MBG DIY, Asep Susilo, menambahkan relawan di DIY akan terus mengawal dan mendukung keberhasilan Program MBG demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam memberantas korupsi di lingkungan BGN. Namun penegakan hukum hendaknya dilakukan terhadap oknum yang bersalah tanpa mengorbankan relawan, UMKM, petani, peternak, maupun mitra yang selama ini bekerja dengan baik. Program ini harus terus berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan “Jogja Kembali untuk Negeri, Bersama Bergerak, Berbagi untuk Negeri”, para relawan, mitra, dan simpatisan berharap pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga berbagai aspirasi dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal MBG sebagai program yang mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, para relawan, petani, dan pelaku UMKM yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Konsolidasi Jogja Kembali Untuk Negeri menyatakan ikrar bertajuk Gerakan Jogja Kembali untuk Negeri. Ikrar berisi tujuh tuntunan, yaitu.
1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Siap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta semangat kebersamaan dalam keberagaman.
3. Siap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, dengan semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial.
4. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan bertanggung jawab melayani Program MBG secara profesional dan akuntabel.
5. Siap mendukung dan menjaga nama baik Program MBG di manapun berada sebagai program strategis nasional.
6. Siap menjadi garda terdepan dalam mensukseskan Program MBG, serta agenda kemanusiaan.
7. Siap berperan aktif membangun masyarakat dengan semangat Bela Negara dan gotong royong serta siap memberikan pelayanan MBG yang optimal untuk Indonesia Emas 2045. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


