Efisiensi Anggaran Bukan Alasan, Pemprov Kalteng Bangun Huma Betang Rp130 Miliar dalam 2 Tahun

PALANGKA RAYA – Hampir semua provinsi menahan diri dari proyek besar akibat efisiensi anggaran. Tapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memilih jalan berbeda.

Provinsi ini justru menggelontorkan sekitar Rp130 miliar untuk membangun rumah adat raksasa bernama Huma Betang, yang diklaim bakal menjadi yang terbesar se-Asia.

‎Peletakan tiang pancang pembangunan berlangsung di eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/7/2026). Gubernur Kalteng Agustiar Sabran hadir langsung memimpin seremoni tersebut.

‎Bagi Agustiar, membangun di tengah efisiensi anggaran bukan tanpa alasan.

Dia menyebut proyek ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ancaman yang menurutnya lebih besar dari sekadar soal anggaran, yaitu, hilangnya identitas budaya generasi muda akibat digitalisasi dan globalisasi.

‎"Jangan sampai tergerus oleh digitalisasi, globalisasi, dan perkembangan dunia yang begitu cepat," ujarnya.

‎Agustiar mencontohkan pengalaman pribadinya. Anaknya, kata dia, kini lebih sering berbahasa Inggris ketimbang bahasa daerah, dan hal itu justru dianggap sebagai kebanggaan di lingkungan sekitarnya.

Bagi Agustiar, fenomena ini jadi alarm. Ia membandingkannya dengan negara-negara maju yang menurutnya justru semakin ketat menjaga identitas dan budaya asli mereka.

‎Dari keprihatinan itu lahir kebijakan lain di luar pembangunan fisik Huma Betang. Pemprov Kalteng bersama Forkopimda turun langsung ke sekolah-sekolah. Lewat Dinas Pendidikan, mereka mendorong hadirnya ekstrakurikuler berbasis kearifan lokal.

‎Salah satu detail menarik dari proyek ini adalah pilihan materialnya: kayu ulin, hampir 80 persen dari keseluruhan bangunan.

Kayu ulin dikenal keras dan tahan lama, bisa bertahan hingga berabad-abad. Masalahnya, kayu ini sudah tergolong langka di alam Kalimantan sendiri akibat eksploitasi hutan bertahun-tahun.

‎Agustiar tidak menutupi ironi ini. Ia mengakui kelangkaan kayu ulin menjadi salah satu kendala nyata di lapangan, selain soal anggaran. 

‎Kepala Dinas PUPR Kalteng, Juni Gultom, mengonfirmasi hal serupa saat ditemui di lokasi yang sama.

‎Fakta ini menyingkap persoalan yang lebih besar dari sekadar proyek seremonial. Provinsi yang dikenal sebagai salah satu paru-paru hutan Kalimantan ini justru kesulitan mendapatkan kayu khas daerahnya sendiri untuk membangun simbol identitasnya.

‎Menurut Juni Gultom, Huma Betang dibangun di lahan seluas kurang lebih 5 hektare. Bangunan ini digadang-gadang menjadi rumah betang terbesar di Kalimantan, bahkan di Asia.

Luas bangunannya sendiri sekitar 4.000-an meter persegi, hampir setengah hektare, dengan kapasitas tampung 7.000 hingga 8.000 orang.

‎Bangunan ini dirancang bukan sekadar monumen. Ke depan, kawasan ini disiapkan untuk pertemuan besar masyarakat Dayak dari berbagai belahan dunia.

Kawasan ini juga akan dipromosikan sebagai destinasi wisata baru, lengkap dengan pusat kuliner, produk herbal, dan makanan khas Dayak.

‎"Ini akan menjadi destinasi wisata baru, sebagai salah satu inovasi yang juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden," kata Agustiar.

‎Kadis PUPR Kalteng, Juni Gultom, membeberkan gambaran anggaran proyek ini.

Total sekitar Rp130 miliar akan dicairkan bertahap dalam dua tahun Rp36 miliar tahun ini, dan sisanya dianggarkan pada 2027. Seluruh pembiayaan bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

‎Proyek ditargetkan rampung dalam dua tahun, atau awal 2028. Lokasinya sengaja dipilih di kawasan yang oleh Pemprov disebut berada persis di titik tengah Indonesia.

‎Agustiar tampak menyadari proyek besar di tengah efisiensi anggaran ini berpotensi menuai sorotan publik. Ia pun secara terbuka mempersilakan kritik, dengan satu syarat.

‎"Silakan kritik kami, tetapi kritik yang membangun. Jangan membalikkan fakta," tegasnya.

‎Baginya, pembangunan Huma Betang bukan proyek mercusuar biasa, melainkan investasi jangka panjang atas identitas. Ia menganalogikan Huma Betang dengan Pancasila: sama-sama menyimpan sejarah dan nilai kehidupan yang menjadi fondasi masyarakat Tanah Dayak.

‎Terlepas dari perdebatan soal prioritas anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang ketat, ada satu hal yang pasti.

Dalam dua tahun ke depan publik akan menyaksikan apakah Huma Betang benar-benar menjadi pusat peradaban Dayak seperti yang dijanjikan, atau justru menambah daftar proyek monumental yang tersendat di tengah jalan karena anggaran dan bahan baku yang sama-sama tak murah. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.