TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) selain mewacanakan tema revolusi mental dalam hal penggunaan anggaran, ia juga kerap menabuh dan menggembar-gemborkan istilah money follow program.
Dalam istilah itu, penggunaan uang negara harus difokuskan pada program yang sudah ditentukan, khususnya program prioritas.
Advertisement
Sayangnya, dalam perjalanan itu, istilah yang digaungkan Jokowi itu tinggal jargon tanpa memahami maknanya.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman.
Yang terjadi, kata Jajang bukan money follow program yang di jalankan Jokowi, akan tetapi malah APBN di kuras habis guna meningkatkan citra Joko Widodo.
Jajang memaparkan duit APBN yang kuras untuk meningkatkan citra Jokowi, Pertama, Dalam dua tahun terakhir 2017 dan 2018 Pemerintah Joko Widodo menjalankan program mirip Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era SBY, yakni bagi-bagi sembako yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 21,2 miliar.
"Padahal sebelumnya Joko Widodo sempat menyindir program tersebut tidak mendidik, namun apa lacur mendekati tahun politik Joko Widodo seperti menelan ludahnya sendiri dengan program bagi-bagi sembako," katanya kepada TIMES Indonesia, Minggu (27/5/2018).
Kedua, menjelang lebaran. Joko Widodo mengeluarkan PP No 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya yang diperuntukan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil lembaga nonstruktural.
"Tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Joko Widodo sebesar Rp 35,7 triliun naik 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya," sindirnya.
Sebagai catatan, THR yang dibagikan Joko Widodo dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, Misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp3.401.000.
Kemudian, Joko Widodo melalui menteri keuangan Sri mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat.
"Sedangkan honorer di tingkat pemerintah daerah yang betul-betul mengabdi kepada negara selama ini hanya gigit jari," kesalnya.
Dalam program THR ini, menurut CBA, program honorer hanya akan menguras keuangan negara dan realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat.
"Misalnya guru honorer dan honorer di pemerintah daerah," tukasnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Sholihin Nur |
