KPU RI Diminta Audit Dana Kampanye Relawan dan TKN
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mendesak Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) untuk melakukan audit dana kampanye para relawan maupun tim kampanye nasional baik di Kubu Petahana, duet Joko Widodo-KH.
JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mendesak Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) untuk melakukan audit dana kampanye para relawan maupun tim kampanye nasional baik di Kubu Petahana, duet Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin maupun di Kubu Penantang, duet Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno.
Menurut dia, hal tersebut bermanfaat agar Pemilu 2019 benar-benar bisa terhindar bersih dan menciptakan demokrasi yang sehat serta menghasilkan pemimpin yang anti KKN.
"Perlu diaudit, itu karena biasanya dana siluman banyaknya di para relawan dan TKN. Namun persoalannya sulit dikontrol. Dan audit juga tidak akan bisa mendeteksi dana-dana siluman," kata Ujang di Jakarta, Minggu (9/9/2018).
Direktur eksekutif Indonesian Political Review (IPR) ini menilai, para penyumbang dana tak bakal melaporkan semua duit sumbangannya. Oleh karena itu, sudah semestinya KPU RI melakukan audit dana sumbangan tersebut. "Seperti para pejabat negara yang melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka tidak akan melaporkan semuanya. Banyak yang tidak dilaporkan," katanya.
Meski demikian, dia mengakui bahwa untuk mendeteksi apakah ada dugaan aliran uang negara atau tidak kepada para relawan dan TKN bukanlah perkara mudah. Sebab harus dibuktikan terlebih dahulu.
Terlebih apabila dana itu berbentuk program pemerintah. Maka akan lebih sulit lagi mendeteksinya. "Ini harus dibuktikan. Karena bisa saja bentuknya program-program dari pemerintah," kata dia.
Audit dana kampanye oleh KPU RI itu tak hanya pemerintah saja, perusahaan pelat merah juga perlu diwaspadai, sebab, menjelang Pemilu, BUMN sangat rawan dijadikan sapi perah. "Yang harus diwaspadai adalah dana dari BUMN-BUMN. Biasanya BUMN menjadi sapi perah menjelang Pemilu. Kemarin saja kita sudah saksikan, bahwa ada BUMN yang borong tiket Asian Games untuk keperluan pejabat yang ingin nonton," tegas Ujang Komaruddin. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
