Prabowo Siap Kembalikan Lahan HGU, Humphrey Djemat: Jokowi Harus Buat Perangkat Hukumnya

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengatakan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tak pernah main-main dalam setiap pernyataannya, termasuk soal pengembalian lahan hak guna usaha (HGU).

Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno itu selalu konsisten sebab bersumber dari sifat dan karakternya sebagai seorang ksatria.

Advertisement

“Persetujuan Prabowo untuk pengembalian lahan HGU (Hak Guna Usaha)-nya dengan syarat Presiden Jokowi membuat perangkat hukumnya sudah sangat tepat, dan seharusnya memang begitu aturan mainnya yang benar,” kata Humphrey Djemat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/2/2019).

Humphrey meyakini, Prabowo konsekuen dengan omongannya saat debat Pilpres 2019 putaran kedua pada 17 Februari 2019. Saat itu, mantan Danjen Kopassus itu menyampaikan bahwa kalau memang negara membutuhkan lahan yang berstatus HGU tersebut, bisa setiap saat diminta kembali.

Namun, untuk mengembalikannya tidak bisa seenaknya saja karena Indonesia adalah negara hukum.

Humphrey menjelaskan, Presiden Jokowi harus membuat perangkat hukum yang jelas. Perangkat hukum itu, lanjutnya, berlaku secara umum dan tidak bersifat diskriminatif. Selain itu, imbuh dia, harus bertujuan jelas untuk apa lahan-lahan tersebut diambil negara yang tentunya bagi masyarakat banyak dan bersifat sosial sehingga membawa kemakmuran bersama.

“Ingat, kita ini bukan negara komunis yang bisa seenaknya mengambil sesuatu hak kalau negara tersebut menghendakinya dengan alasan apapun. Hak individual di negara kita secara hukum tetap dihormati walaupun kepentingan masyarakat banyak juga diperhatikan,” jelasnya.

Humphrey menilai, Jokowi tidak mampu dan berani melakukan apa yang dipersyaratkan Prabowo terkait pengembalian lahan HGU dengan membuat aturan yang jelas. Karena, ungkap dia, orang-orang dekat di sekeliling Jokowi yang membantunya selama ini juga memiliki lahan-lahan HGU dan sejenisnya yang jauh lebih besar dari Prabowo.

"Jangankan membuat perangkat hukumnya dalam mengambil lahan-lahan tersebut, mengumumkan nama-nama orang di republik ini yang punya lahan seperti Prabowo saja, Jokowi tidak bisa, sebagaimana dia lakukan terhadap Prabowo," tegas dia.

Padahal, kata Humphrey, mudah bagi Jokowi mengetahui siapa saja pemilik lahan besar di negara Indonesia ini selain Prabowo. "Pertanyaanya, mengapa Jokowi tidak bisa, tidak mampu dan tidak berani melakukan itu semua? Hanya Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya," kata Humphrey Djemat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.