Politik

Pengamat Pemilu Jojo Rohi Beri Catatan Evaluasi Pemilu 2019

Sabtu, 11 Mei 2019 - 10:55 | 110.90k
Pengamat Pemilu Jojo Rohi ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019). (FOTO: Rahmi Yati Abrar/TIMES Indonesia)
Pengamat Pemilu Jojo Rohi ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019). (FOTO: Rahmi Yati Abrar/TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengamat pemilu, Jojo Rohi, memberikan sejumlah catatan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Dirinya berharap catatan tersebut dapat jadi pertimbangan dalam pelaksanaan pemilu periode selanjutnya.

Terlebih, Pemilu serentak 2019 telah memakan banyak korban jiwa. 

Advertisement

"Ada hal yang perlu dicermati khususnya dengan fenomena pemilu yang menelan banyak korban. Itu mengindikasikan, satu, perlu dievaluasi apakah ada miss manajemen di penyelenggara pemilu? Itu masih perlu diinvestigasi," kata Jojo di Gedung Joang '45 Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Data KPU RI mencatat hingga kini kurang lebih 554 petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu meninggal dunia. Sementara petugas yang sakit mencapai 3.788 orang.

Lebih lanjut Jojo menyebut, selain evaluasi terhadap manajemen, menurutnya sistem pemilu yang melaksanakan pilpres dan pileg bersamaan juga perlu untuk dievaluasi.

"Kedua, apakah sistem pemilu serentak ini juga membawa dampak bagi carut marutnya pemilu kita? Biasanya satu sistem pemilu itu minimal tiga kali diselenggarakan baru kemudian diadakan evaluasi. Tapi sekarang ini kondisinya emergency, agak khusus karena mengorbankan banyak jiwa," kata Jojo.

Di sisi lain kata dia, pelaksanaan pileg dan pilpres serentak ini juga memberi efek negatif. Sebab, mayoritas masyarakat lebih fokus dan tertarik membahas pilpres ketimbang pileg. Hal ini menurutnya, akan berdampak pada sistem pengawasan dan kontrol antara legislatif dan eksekutif.

"Survei membuktikan bahwa 70 persen perbincangan publik itu soal pilpres, sementara pileg hanya dapat porsi 30 persen. Dalam sistem politik kita yang trias politica ini, legislatif dan eksekutif harus sama-sama kuat karena dua lembaga ini melakukan fungsi check and balance, saling kontrol," tuturnya.

"Karena itu apakah perlu disederhanakan? Ok serentak tetapi misalnya apakah sistem proporsional daftar tertutup sehingga lebih memudahkan bagi para pemilih dan lebih menghemat waktu. Jadi orang memilih partainya saja, nanti biarkan partainya yang menentukan siapa yang duduk di parlemen. Ini kan alternatif yang perlu dipertimbangkan," tambah Jojo Rohi terkait evaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Jakarta

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES