Soal Polemik Pilkada Serentak 2020, Begini Kata Ketua PCNU Jombang
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 kembali menuai polemik. Ketua PCNU Jombang KH Salmanudin Yazid menilai penyelenggaraan pilkada tahun ini sangat berisiko bagi penyelenggara, peserta maupun masyarakat umum yang mengikuti pilka
JOMBANG – Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 kembali menuai polemik. Ketua PCNU Jombang KH Salmanudin Yazid menilai penyelenggaraan pilkada tahun ini sangat berisiko bagi penyelenggara, peserta maupun masyarakat umum yang mengikuti pilkada.
Sampai saat ini pemerintah dan penyelenggara pemilu masih berkukuh tetap melaksanakan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.
Sementara sejumlah kalangan menilai sebaiknya ditunda kembali demi mencegah penularan Covid-19 yang lebih luas mengingat banyaknya pelanggaran protokol Covid-19 saat hari pendaftaran bakal pasangan calon pada 4 sampai 6 September lalu.
Sejumlah penyelenggara dan peserta pilkada bahkan ada yang dinyatakan positif terpapar Covid-19. Contohnya, Ketua KPU RI Arief Budiman dan sejumlah paslon di berbagai daerah.
"Bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menunda pilkada sampai pandemi betul-betul bisa dikendalikan. Bagi kita, kesehatan masyarakat harus diutamakan dari pada sekadar pilkada," ungkapnya kepada TIMES Indonesia (20/9/2020).
Gus Salman sapaan akrabnya menambahkan jika penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan, pihak penyelenggaran maupun elemen yang lain di dalamnya, harus bisa menjamin terlaksananya protokol kesehatan. "Kalau tidak memungkinkan untuk ditunda karena berbagai alasan, maka protokol kesehatan harus lebih diutamakan, terutama waktu pelaksanaan nanti," tegas Ketua PCNU Jombang ini. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
