Indostrategic Undang Arum Sabil Bicara Potensi Pilpres 2024

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Tiga tahun lagi, Indonesia akan kembali mengadakan pesta demokrasi terbesar untuk memilih pemimpin baru bangsa ini dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres 2024). Guna mengumpulkan informasi terkait preferensi pemimpin masa depan, Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) mengundang Arum Sabil, Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dalam focus group discussion (FGD).

"FGD ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jadi kami sendiri sudah hampir setiap hari mendapatkan hasil survei yang sifatnya kuantitatif (angka). Tanpa penjelasan kualitatif di belakangnya," jelas Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Direktur Eksekutif Indostrategic kepada Times Indonesia, Kamis (24/6/2021).

"Nah dengan acara ini kami mencoba untuk memverifikasi dan juga validasi tren angka yang sering kali muncul di berbagai survei tersebut," imbuhnya.

Sementara isu terseksi yang muncul hari ini adalah tiga periode untuk presiden Jokowi. Menurut Khoirul Umam secara politik hal tersebut memungkinkan dengan melakukan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar.

"Tetapi kita harus lihat masyarakat sepertinya menghendaki adanya perubahan kepemimpinan baru yang lebih clear dan juga fresh, lebih muda gitu," katanya.

"Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan enggak tapi kemudian isu itu masih terus bergulir. Sumbernya beberapa pihak juga masih mencoba untuk bermanuver," tambahnya.

Oleh karena itu menurut Khoirul Umam, aspirasi dari berbagai elemen masyarakat perlu dipertegas lagi. "Bahwa masyarakat tidak menghendaki keberlanjutan periode ketiga pemerintahan presiden Joko Widodo," ucapnya.

Mengapa Jokowi terpilih dua periode?

Sementara itu Arum Sabil yang juga merupakan tokoh di Jawa Timur memberi gambaran untuk kontestan Pilpres yang akan datang.

"Kalau ingin (berhasil) di Jawa Timur, jangan salah menempatkan diri. Misalnya ke NU tapi salah menentukan tempat, datang ke pondok pesantren besar, santrinya banyak tapi tempat yang lain tidak didatangi," ujarnya.

"Maka lebih baik kumpulkan saja di kantornya atau di masjid besar, seperti begitu juga ketika datang ke orang Madura," imbuh pria yang akrab disapa Abah Arum itu.

Sebagai praktisi pertanian dan perkebunan Arum Sabil juga ditanya, kenapa petani Indonesia sebagian besar saat itu memilih Jokowi? Alasannya menurut Arum karena petani melihat Jokowi dari sosok kepribadiannya.

"Pak Jokowi jadi presiden bukan karena partai yang mengusungnya. Tapi karena performanya orang melihat. Beliau yang kita kenal bersama, cepat bertindak dalam melaksanakan rencana kerja dan tegas dalam penegakan hukum," paparnya.

Namun demikian dibalik segala kelebihannya, Jokowi memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap politik.

"Ini yang terus menyandra beliau. Walaupun pak Jokowi punya hak prerogatif untuk mengangkat menterinya tapi pada akhirnya para menteri itu tidak berkiblat kepada pak Presiden. Tapi dilihat dari partai yang mengusungnya," rincinya.

Akibatnya banyak pihak-pihak yang merasa kehilangan potensi dan kelebihan Presiden Jokowi. "Misalnya kebetulan kami bergerak di bidang agribisnis. Pemerintah dengan semangatnya mempersiapkan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia hampir 90 juta ton," katanya.

"Tapi karena keterbatasan anggaran pemerintah akhirnya diturunkan atas kesepakatan para Bupati dan Kepala Daerah menjadi 40 juta ton sampai di bawah 20 juta ton akhirnya kemarin itu kurang lebih antara 14 dan 16 juta ton," jelas Arum.

Imbasnya, masyarakat harus berbagi pupuk yang hanya 14 juta ton itu. Di sisi lain petani yang memiliki lahan di atas dua hektare tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. "Satu sisi pemerintah menetapkan biaya hasil produksi pertanian dengan memasukkan komponen pupuk bersubsidi. Berarti disitu dilihat petani tidak boleh kaya," ungkapnya.

Dalam FGD Pilpres 2024 yang diadakan Indostrategic ini Arum Sabil juga mengaku telah menyampaikan suara hati para petani tersebut kepada pemerintah. "Dengan suara-suara yang lebih kuat kami masukkan ke sana. Apakah masih sama ada kekuatan politik atau kepentingan," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement