Jadi Stimulus Perekonomian 2022, Banggar DPR RI: Bansos Harus Disalurkan Tepat Sasaran

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Salah satu perlindungan bagi masyarakat yang sangat dibutuhkan yakni dengan mengakselerasi penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran di tahun 2022 mendatang.

"Masyarakat di saat kondisi seperti ini sangat membutuhkan bantuan. Nah, bantuan sosial sendiri adalah hak rakyat yang harus diterima oleh yang berhak secara utuh," tutur Mukhtarudin, dalam keterangan tertulisnya,bKamis, (23/12/2021).

Menurut Mukhtarudin, bantuan sosial diharapkan dapat menjadi jaring pengaman kesejahteraan masyarakat, sekaligus menstimulasi perekonomian di tahun 2022 agar terus bergerak.

Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini juga menekankan kepada semua pihak atau kementerian terkait agar penerima bansos penyalurannya tepat sasaran. Baik masyarakat tidak mampu dan mereka yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, Mukhtarudin mengatakan penyaluran bansos harus tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Artinya, jangan pula bansos dikorupsi untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.

"Pengawasan penyaluran juga penting agar tidak ada penyelewengan di lapangan," imbuh Mukhtarudin.

Ia juga berharap bansos yang akan disalurkan pada Tahun 2022 tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, sehingga kehidupan masyarakat yang terdampak Covid-19 ini tidak semakin terbebani. 

Hal ini mengingat percepatan penyaluran bansos ini juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah dua digit seperti sebelum pandemi covid-19. "Semoga penyerapan Bansos Tahun 2022 agar lebih bagus, dari tahun 2021," pungkas Mukhtarudin.

Sekadar diketahui, dalam dua tahun terakhir, pemerintah begitu gencar menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat, terutama yang betul-betul terdampak pandemi Covid-19.

Adapun jenis bansos yang tetap turun hingga 2022 adalah Kartu Prakerja yang akan dibuka pada Februari tahun depan. Kartu Prakerja merupakan bantuan bagi mereka yang belum bekerja, kehilangan pekerjaan, atau yang usahanya terdampak karena pandemi Covid-19.

Dalam program ini, setiap peserta yang lolos akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta. Dana sebesar Rp 1 juta akan diberikan untuk membeli paket pelatihan online.

Kedua, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) & Program Keluarga Harapan (PKH). BNPT akan diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan kepada tiap KPM. Sementara untuk PKH, diberikan kepada KPM yang memiliki kriteria tertentu.

Ketiga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. BLT Dana Desa akan kembali diberikan pada tahun depan dengan besaran Rp 300 ribu per keluarga. Dan Banggar DPR RI mengingatkan agar semua bantuan sosial itu bisa disalurkan tepat sasaran. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement