TIMESINDONESIA, JAKARTA – Publik masih menduga-duga siapa dalang dibalik wacana pengunduran Pemilu 2024. Pasalnya, sudah ada tiga partai politik besar yang secara berani mengusulkan hal itu.
Dalihnya pun tak logis, yakni karena ekonomi masyarakat sedang anjlok karena Pandemi Covid-19 dan juga adanya kepuasan terhadap kinerja Presiden RI Jokowi (Joko Widodo).
Advertisement
Wacana ini pun dianggap penting untuk diselesaikan. Pasalnya, usulan tersebut tak hanya bakal berimplikasi melanggar konstitusi, namun juga mengkhianati amanat Reformasi 1998. Yang sudah diperjuangkan oleh rakyat dengan nyawa dan air mata.
Sebelumnya, wacana ini dihembuskan pertama kali oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Lalu hal itu didukung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dan terakhir dukungan itu datang dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Yang disayangkan juga, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tak satu suara dan menutup rapat-rapat wacana ini. Kemarin, PP Muhammadiyah dengan tegas menolak hal itu. Sedangkan PBNU justru menilai, penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang logis.
"Muhammadiyah top punya. Paham dan setia terhadap konsitusi, mengerti tentang pelanggaran strategis, mana yg harus dihentikan," kita Ekonom Senior Rizal Ramli dalam keterangan tertulisnya.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyayangkan sikap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang turut menyatakan wacana penundaan Pemilu 2024 adalah tak salah.
"Karena pernyataan ketua umum ormas Islam bisa dianggap sebagai fatwa oleh anggota ormasnya. Saya kira tidak tepat jika ketua umum yang sangat ditunggu kebijaksanaannya dalam menjawab kecemasan publik atas sebuah anomali politik justru menyatakan sikap politik yang tidak mendidik secara demokrasi," ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Gus Yahya menyatakan bahwa penundaan pesta demokrasi nasional tersebut adalah hal yang logis.
"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal, mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," katanya, di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Pasaman Barat, Sumatera Barat, dikutip dari Antara.
Selain itu, Najamudin meminta Presiden RI Jokowi untuk memberikan ketegasan soal wacana yang merugikan masyarakat ini. Kata dia, hal itu agar tidak menjadi problem yang lebih luas.
"Presiden harus segera meredam polarisasi politik yang kian menyita perhatian publik dan energi bangsa ini. Kami berharap sikap politik dan kenegarawanan Pak Jokowi yang menolak penundaan pemilu akan mengakhiri wacana yang menggelikan ini," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, persoalan tiga periode dan perpanjangan jabatan, Kepala Negara sudah tiga kali menegaskan tidak akan mengaminkannya. Kata Presiden, ia tetap setia pada amanat konstitusi. Pun dengan PDI Perjuangan, yang menegaskan, tak mendukung adanya penundaan Pemilu 2024 tersebut. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
| Publisher | : Ahmad Rizki Mubarok |
