Survei Litbang Kompas: Publik Tak Yakin Penunjukan Pj Kepala Daerah Bebas Kepentingan Politik

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Survei Litbang Kompas menunjukan mayoritas publik tak yakin pemilihan penjabat (Pj) untuk menggantikan kepala daerah definitif oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bebas kepentingan politik.

Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7-12 Maret 2022 dengan melibatkan 1.002 responden berusia 17 tahun keatas di seluruh provinsi di Tanah Air.

Advertisement

Sampel survei diambil secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di masing-masing provinsi.

Adapun margin of error kurang lebih 3,10 persen pada tingkat kepercayaannya mencapai kurang lebih 95 persen.

Hasilnya, sebesar 34 persen publik merasa tidak yakin, 31,9 persen menyatakan ragu-ragu, 24,6 persen menyebut yakin dan 5,2 persen menjawab tidak tahu.

“Lebih dari separuh responden ragu atau tidak yakin bahwa pengisian penjabat kepala daerah terbebas dari kepentingan politik,” ungkap peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla, Senin (18/4/2022)

Ada dua hal utama yang menyebabkan ketidakyakinan publik pada bebasnya kepentingan politik atas penunjukan penjabat itu, yakni asas keterbukaan dan pelibatan publik.

Hal ini nampak dari mayoritas responden yang juga tidak tahu bahwa masa jabatan pemimpin daerahnya akan habis pada tahun 2022 dan 2023.

Padahal bakal ada 272 kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang akan diganti oleh penjabat.

“Hasil jajak pendapat mendapati 66,1 persen responden mengaku tidak tahu akan kekosongan pejabat definitif di ratusan daerah jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” tutur Eren.

Peneliti Litbang Kompas menilai sudah saatnya pemerintah melalui Kemendagri menyampaikan secara terbuka proses pemilihan penjabat untuk menggantikan kepala daerah definitif yang habis masa jabatannya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.