Puan Maharani akan Temui Airlangga Hartarto dan Prabowo, Ini Hitungan Politiknya

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pakar komunikasi politik dan pemasaran politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengatakan pertemuan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak akan mengubah konstelasi politik. Dalam hal ini peta koalisi jelang Pemilihan Umum Tahun 2024. 

Ia menekankan demikian sejalan dengan rencana pertemuan Puan Maharani dengan Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Diketahui, Golkar sudah menjalin mitra dengan dengan PAN dan PPP dalam wadah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sementara Gerindra sudah bermitra dengan PKB.

Menurut Nyarwi Ahmad, kecil kemungkinan PDIP akan bergabung KIB dalam waktu dekat. Hal itu didasarkan pada sejumlah analisis. Pertama, jumlah perolehan suara KIB sudah mencukupi untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari KIB sendiri.

"Saya lihat peluang untuk dalam waktu dekat mereka berkoalisi itu kecil sekali. Karena hitung-hitungannya 3 partai itu secara parlementary threshold (PT) sudah punya tiket sendiri tanpa harus berkoalisi dengan PDIP," ujarnya, Jumat (2/9/2022).

Ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diatur dalam Pasal 122 UU 7/2017 tentang Pemilu. Partai politik atau gabungan parpol yang bisa mengajukan capres-cawapres adalah memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu. 

Dalam catatan Nyarwi Ahmad, Koalisi Indonesia Bersatu saat ini sudah mengantongi 148 kursi dengan perincian Golkar sebanyak 85 kursi, PAN 44 kursi dan PPP 19 kursi. Dengan jumlah itu, KIB sudah memenuhi syarat presidential threshold.

Analisis kedua, meski belum mengumumkan secara resmi calon presiden-calon wakil presiden yang diusung pada Pilpres 2024, KIB akan mempertimbangkan untuk mengusung Puan Maharani dalam Pilpres 2024. Hal itu dikarenakan elektabilitas dan popularitas Puan Maharani yang dinilai belum kuat di kalangan pemilih.

"Dua hal itu menjadikan alasan dalam waktu dekat tidak terjadi koalisi," tegas Nyarwi yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS).

Swing Voter Gerindra Pindah ke Golkar

Sementara itu, Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, dalam keterangan persnya membeberkan adanya tren perpindahan pemilih dari Partai Gerindra ke Partai Golkar.

Dalam survei SMRC terkini tentang swing voters, kata Saidiman, ada fakta kedekatan Golkar-Gerindra yang bisa jadi menguntungkan kedua pihak. Ada 9,6% pemilih Gerindra yang pindah ke Golkar pada survei ini. Golkar potensial menarik sebagian suara Gerindra. 

"Prabowo sendiri awalnya adalah orang Golkar dan pernah maju menjadi bakal calon presiden dari Golkar. Dia adalah mantan tokoh Golkar. Jadi logis kalau kadang-kadang pemilihnya ke Gerindra dan kadang-kadang pindah ke Golkar. Mereka (Gerindra dan Golkar) berada di dalam ceruk pemilih yang sama," kata Saidiman.

Disebutkan, peta koalisi parpol jelang Pemilu 2024 masih akan sangat menarik. Apalagi jika dilihat dari komposisi partai politik, kemudian pilihan calon presiden dan calon wakil presiden, berikut dinamisnya kader parpol maupun pemilih hak suara.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement