Politik

Soal Klaim Pemilu 2024 Curang, Pengamat: Pendapat SBY Akan Sangat Terukur

Kamis, 22 September 2022 - 13:05 | 20.22k
Soal Klaim Pemilu 2024 Curang, Pengamat: Pendapat SBY Akan Sangat Terukur
Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, kekhawatiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang adanya indikasi kecurangan pada Pemilu 2024 seyogyanya tidak direspons dengan nada negatif, apalagi sampai menyudutkan.

"SBY bukanlah tipikal responsif yang gegabah menyampaikan pendapatnya. Apalagi hanya menebar rumor, itu bukanlah tipikal SBY," katanya kepada TIMES Indonesia, Kamis (22/9/2022).

Sebagai mantan presiden, jenderal intelektual, dan doktor, lanjut dia, SBY dikenal sosok yang sangat berhati-hati dalam berpendapat. Ia menilai, SBY tak akan menyampaikan pendapatnya yang masih spekulatif.

"Sebagai mantan presiden, tentu ia masih punya akses untuk mendapatkan data yang paling rahasia pun di Indonesia. Karena itu, SBY diyakini mempunyai data terkait adanya indikasi kecurangan Pilpres 2024," ujarnya.

Jadi, menurutnya, kalau SBY berpendapat, apalagi terkait hal yang sensitif seperti indikasi kecurangan Pilpres 2024, tentulah didasari data yang akurat dan sintesa yang komprehensif. "Karena itu, pendapat SBY akan sangat terukur dan dapat dipertanggungjawabkannya," katanya.

Karena itu, kata dia, pendapat SBY seyogyanya dijadikan peringatan dini bagi semua pihak, khususnya yang cinta demokrasi, untuk memelototi proses pencapresan 2024. Dengan begitu, kekhawatiran SBY akan ada kecurangan di Pemilu 2024 dapat dicegah.

Ia juga menilai, pendapat SBY itu tampaknya tidak berkaitan dengan kekhawatiran anaknya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak laku menjadi capres atau cawapres. SBY hanya ingin memastikan tidak ada skenario untuk memaksakan hanya dua pasangan pada Pilpres 2024.

"Skenario itu memang sudah mencuat sejak lama. Bertebaran rumor yang mengatakan, Demokrat dan PKS, diujung pendaftaran pasangan capres akan ditinggal. Dengan begitu, dua partai tersebut tidak cukup suara untuk mengusung pasangan capres," jelasnya.

"Partai pendukung pemerintah saat ini memang dirumorkan akan mengusung dua pasangan. Satu pasangan memang akan dimenangkan, sementara satu pasangan diciptakan untuk dikalahkan. Rumor ini memang masih perlu diklarifikasi kebenarannya," ujarnya.

Jadi, kata dia, jika khalayak umum saja sudah mendapat rumor tersebut, tentu peluang SBY mendapat data yang akurat akan lebih terbuka. "Karena itu, pendapat SBY bukan untuk dihujat tapi bantahlah kalau itu tidak benar," katanya.

SBY memang sempat menyatakan bakal 'turun gunung' menghadapi Pemilu 2024 nanti. Kata dia, pihaknya mendapat informasi penyelenggaraan pemilu akan curang.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang?  Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022) lalu.

Tanggapan Mahfud MD

Mahfud-MD-2.jpg

Menkopolhukam Mahfud MD. (FOTO: dok pribadi)

Menkopolhukam Mahfud MD turut menanggapi pernyataan mantan Presiden SBY, soal penyelenggaraan Pemilu 2024 diprediksi bakal terjadi kecurangan tersebut.

"Pemilu pasti diwarnai kecurangan. Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim MK (mahkamah Konstitusi)  ketika itu saya tahu itu," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menyampaikan, kecurangan pemilu masa SBY bukan dilakukan Pemerintah terhadap parpol, melainkan kecurangan antar-pendukung parpol sebagai kontestan pemilu.

Hal itu lanjut dia, terbukti ketika ada gugatan hasil pemilu ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. "Ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," jelasnya.

Ia pun membedakan kecurangan pemilu zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dengan era reformasi saat ini. Ia menjelaskan, zaman Orba, kecurangan langsung dilakukan oleh penguasa.  "Sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu," ujarnya.

PDI Perjuangan juga menanggapi pernyataan SBY tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, sesungguhnya ini bukan pertama kalinya SBY turun gunung. Ia pun meminta SBY untuk tidak memfitnah Presiden Jokowi (Joko Widodo).

"Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi,  turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung," ujar Hasto dalam keterangan tertulis

"Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi,  maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab,  informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

KOPI TIMES