Politik

Politisi Kritik Pernyataan Luhut Soal Orang Luar Jawa Jangan Maksa Jadi Presiden

Jumat, 23 September 2022 - 19:34 | 34.08k
Politisi Kritik Pernyataan Luhut Soal Orang Luar Jawa Jangan Maksa Jadi Presiden
Luhut Binsar Panjaitan. (FOTO: Facebook Luhut Binsar Panjaitan)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sejumlah politisi mengkritik pernyataan Luhut Binsar Panjaitan soal orang luar Jawa jangan memaksakan diri menjadi presiden. Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengkritik pernyataan Luhut tersebut.

Ia menilai, Luhut sangat tak bijaksana dalam pernyataannya tersebut. "Pernyataan kurang bijaksana dan tendensius," ujarnya kepada awak media, Jumat (23/9/2022).

Menurutnya, soal suku sudah harus ditinggalkan dalam konteks kebangsaan. "Dalam mimpi kolektif kita sebagai negara bangsa, persoalan asal usul suku dan wilayah, sudah seyogyanya kita tanggalkan dan tinggalkan," jelasnya.

Justru, lanjut dia, fakta demografi dan sosiologis yang dikhawatirkan Luhut, harus menjadi tantangan dalam program edukasi. "Dan literasi politik dan keadaban demokrasi yang terus kita bangun," ujarnya.

Selain politikus PDI Perjuangan, Fadli Zon juga mengkritik pernyataan Luhut Binsar Panjaitan soal tersebut. Politikus Partai Gerindra itu pun menyinggung soal politik identitas yang selama ini digaungkan pemerintah untuk diperangi.

"Katanya jangan pakai "politik identitas"?" tulis Fadli Zon di akun Twitternya dikutip TIMES Indonesia, Jumat (23/9/2022).

Pernyataan Luhut itu juga mendapat reaksi dari Rizal Ramli. Ekonom senior itu menilai, apa yang dikatakan oleh Luhut adalah tak mendasar dan disesalkan.

"Pernyataan ngasal. Orang luar Jawa susah jadi Presiden karena sistim pemilihan Presiden Indonesia tidak kompetitif, oligapolistik yg sengaja di rekayasa untuk menguntungkan boneka Oligarki. Kalau sistimnya kompetitif tidak ada lagi pembelahan Jawa vs Non-Jawa," tulisnya di akun Instagram @rizalramli.official dikutip TIMES Indonesia, Jumat (23/9/2022).

"Pada masa pergerakan kemerdekaan pertentangan seperti ini tidak pernah terjadi. Sulit dibayangkan peristiwa seperti Sumpah Pemuda 1928 dapat berlangsung apabila para tokoh saat itu membatasi diri dengan dikotomi Jawa-non Jawa," ujarnya.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, pernyataan Luhut tersebut tentu sangat disesalkan.

Kata dia, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), tidak seharusnya Luhut menyatakan hal tersebut.

"Sebab, mulai dari UUD hingga peraturan perundangan yang paling rendah tidak ada yang mengatur hal itu," katanya dalam keterangan tertulis kepada TIMES Indonesia.

Karena itu, lanjut dia, pernyataan Luhut itu dapat menjadi pembenaran bagi kelompok tertentu yang memang dari dulu menginginkan orang Jawa yang harus jadi presiden di Indonesia.

Bahkan, kata dia, ada kompok yang beranggapan Indonesia harus dipimpin secara bergantian orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menilai Jawa Tengah diwakili Mataram dan Jawa Timur diwakili Majapahit.

"Bahkan saat jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir, sudah terdengar penggantinya akan dari Jawa Tengah. Ketepatan pengganti SBY berasal dari Solo, Jawa Tengah, Joko Widodo," jelasnya.

Pola pikir itu, menurut dia, seharusnya dikikis karena memang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Bahkan hal itu bertentangan dengan prinsip bhineka tunggal ika.

"Sebagai pemimpin, Luhut seyogyanya tidak mengangkat hal itu ke publik. Sebab, hal itu dapat menyuburkan etnosentrisme di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Luhut saat berbincang dengan pengamat politik Rocky Gerung di akun YouTube RGTV Channel bicara soal kemungkinan tokoh dari luar Jawa terpilih sebagai Presiden Indonesia.

Menurutnya, orang-orang dari luar Jawa harus sadar diri jika berpikir ingin maju sebagai orang nomor satu di republik ini.

"Apa harus jadi presiden saja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah. Kalau kau bukan orang Jawa," kata Luhut saat berbincang dengan Rocky Gerung.

"Ini bicara antropologi. Kalau Anda bukan orang Jawa dan pemilihan langsung hari ini, saya gak tahu 25 tahun lagi, Uda lupain deh. Gak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati," ujarnya lagi. 

Seperti diketahui, sebagian besar Presiden RI berasal dari Pulau Jawa. Mulai Soekarno hingga Joko Widodo. Ada satu yang berasal dari luar Jawa, yakni BJ Habibie yang berasal dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

KOPI TIMES