Warga Bondowoso Diminta Waspada Hoaks dan Politik Identitas

TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Tahun ini sudah memasuki tahun politik, di mana setiap tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. Misalnya mulai verifikasi partai politik, pembentukan panwascam (Pengawas Kecamatan) hingga pembentukan lembaga ad hoc PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Selain itu, memasuki tahun politik menuju Pemilu 2024, parpol sudah mulai melakukan agenda tertentu untuk menarik suara rakyat.

Advertisement

Bahkan di tingkat nasional, salah satu partai politik yakni Nasdem dengan tegas mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2024.

Suasana politik di pusat juga mulai terasa hingga ke daerah, salah satunya di Kabupaten Bondowoso. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, tersebar banner penolakan terhadap Anies Baswedan. Bahkan di banner tersebut disebut mantan Menteri Pendidikan itu membawa politik identitas, PA 212, dan khilafah.

Oleh karena itu, Pemkab Bondowoso melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar koordinasi bersama tim kewaspadaan dini pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat meminta warga agar mewaspadai adanya politik identitas memasuki tahun politik.

"Memasuki tahun politik, bukan hanya di Tahun 2024, tapi di tahun 2023 resesi global juga akan berpengaruh terhadap situasi politik," kata dia.

Menurut dia, saat ini marak isu politik identitas terutama berkaitan dengan pilpres (pemilihan presiden). 

"Dengan adanya penolakan kemarin, mengatasnamakan masyarakat Bondowoso, kita lagi menelusuri. Jangan-jangan itu juga merupakan trik untuk mengadu domba," ujar dia.

Menurutnya, Pemilu 2024 adalah momentum untuk meningkatkan nilai demokrasi. Dengan catatan Pemilu harus berjalan lancar, dan tanpa kekacauan.

"Chaos ini diinginkan oleh orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia damai," kata dia.

Sementara itu Sekretaris Bakesbangpol Bondowoso, Winarta mengatakan, rapat koordinasi kali ini melibatkan pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, intelijen dan berbagai pihak lainnya, untuk meminimalisasi adanya intoleransi memasuki tahun politik.

Menurut dia, selain politik identitas, tahun politik berpotensi muncul informasi bohong atau hoaks. 

Lebih lanjut kata Winarta, melalui rapat koordinasi tadi ada pertukaran informasi dari masing-masing intel menjelang Pemilu 2024.

Terkait adanya spanduk penolakan terhadap Anies Baswedan, kata dia, merupakan salah satu fenomena intoleransi. 

"Bukan spesifik ke Anies atau spanduk. Tapi ada gejala intoleransi. Orang melarang, orang mengatakan, itu yang kita waspadai," ujar dia.

Dari sisi lain, spanduk penolakan terhadap Anies Baswedan itu juga tidak berizin dan tidak bertuan. 

"Soal proses hukumnya kita ada kamar sendiri. Penegakan hukum, penegakan aturan," ujarnya.

Menurutnya, spanduk berisi intoleransi seperti kemarin tidak hanya mengancam kondusifitas politik di Bondowoso tetapi juga secara nasional. 

"Bakesbangpol tidak pada posisi mencari pelaku. Tapi ada potensi pelanggaran aturan. Penurunan spanduk itu satpol PP," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, terdapat banner penolakan terhadap politisi nasional, Anies Baswedan tersebut. Banner itu berjejer di sepanjang jalan Kelurahan Dabasah menuju Desa Dadapan Kecamatan Grujugan, Bondowoso.

Banner tersebut bertulisan penolakan Anies di Bondowoso. Bahkan dengan beberapa alasan mengapa dia ditolak di Bumi Ki Ronggo.

Adapun tulisan di banner tersebut seperti "Bondowoso Tolak Anies Baswedan, PA212, Khilafah & Politik Identitas".

Oleh karena itu, warga di Kabupaten Bondowoso diminta mewaspadai adanya hoak dan politik identitas memasuki tahun politik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.