Ini Kata Pengamat Soal Isu Reshuffle Menteri dari Nasdem

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengamat politik Hendro Satrio atau Hensat meyakini Presiden Jokowi (Joko Widodo) akan melakukan pertimbangan reshuffle kabinet dengan sangat matang, termasuk menyangkut menteri dari Partai Nasdem.

"Katakanlah presiden mereshuffle menteri NasDem, Saya yakin pak Jokowi tidak akan reshuffle semua menteri NasDem, katakanlah satu (menteri) atau dua mungkin," katanya kepada wartawan, Senin (26/12/2022).

Advertisement

Founder KedaiKOPI itu menilai, Kepala Negara memiliki pertimbangan soal reshuffle kabinet kali ini. Itu karena, suhu di tahun politik juga semakin menghangat.

"Kalau semua menteri NasDem diganti malah justru presiden membantu menguatkan citra NasDem sebagai partai yang dizalimi. Dan di Indonesia sejarahnya makin banyak yang disore ini makin banyak yang belah," jelasnya.

Oleh karenanya, ia yakin Presiden Jokowi tak akan mereshuffle semua menteri dari partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu. "Kalau presiden mereshuffle semua (menteri dari NasDem), jadi keuntungan politik buat NasDem," jelasnya.

Namun, lanjut dia, hal itu hanya sebagai analisisnya saja. Untuk reshuffle kabinet tentu Presiden Jokowi punya hak prerogratif. "Jadi kalau reshuffle ya reshuffle saja. Nggak perlu dikaitkan dengan citra parpol. Presiden mau reshuffle atau tidak Itu kan alasannya terserah presiden, politis boleh kompetensi juga boleh," ujarnya.

Sinyal Reshuffle dari Jokowi 

Presiden Jokowi memberikan sinyal akan melakukan reshuffle. "Mungkin (akan reshuffle kabinet)," kata Presiden Jokowi," di Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, beberapa hari lalu. Namun ia enggan memastikan kapan akan melakukan reshuffle itu. "Ya nanti," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

PKB sendiri mendengar bahwa kabar reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah benar. "Dengarnya Januari (2023) ini, tapi kita lihat saja dan serahkan sepenuhnya ke presiden," kata Ketua DPP PKB, Daneil Johan kepada awak media.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prasetyo mengatakan, jajaran menteri dari Partai NasDem dinilai akan jadi "korban" reshuffle buntut dari deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti.

Menurutnya, ada dua alasan Presiden Jokowi membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle itu. Yaitu alasan kinerja dan alasan politik. Kata dia, dia antara dua alasan tersebut alasan politik yang jauh lebih dominan.

"Terutama ketika dikaitkan dengan sikap Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024 itu dianggap sebagai sebuah langkah politik yang ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024," katanya dalam keterangan resminya.

Ia menilai, sekalipun sikap NasDem tetap komitmen terhadap pemerintah Presiden Jokowi sampai akhir nanti, namun langkah partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu dianggap langkah yang serius. Pasalnya, Anies adalah sosok oposisi non koalisional pemerintah yang selama ini selalu dihadapkan dengan pemerintah.

"Cuma problemnya kalau reshuffle kabinet kali ini dilakukan oleh Jokowi hanya karena alasan politik NasDem sudah mendukung Anies, tentu tidak terlampau kondusif karena NasDem akan mendapatkan simpati dari publik misalnya menteri-menterinya diganti Itu bukan karena kinerjanya, tetapi karena persoalan faktor politik yang dinilai ingin berbeda dari Jokowi karena mengusung Anies," ujarnya.

PDI Perjuangan turut merespon sinyal Presiden Jokowi membuka kemungkinan reshuffle kabinet tersebut. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, ini waktu yang tepat bagi Kepala Negara mengevaluasi menteri-menterinya.

"Apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," katanya.

Ia kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Ia menyampaikan, dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.

Oleh karenanya, menurutnya Menteri Pertanian perlu dilakukan evakuasi. "Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Partai NasDem, Ahmad Ali menekankan langkah reshuffle kabinet yang nantinya diambil oleh Presiden Jokowi dilihat sebagai bentuk penguatan sistem di pemerintahannya.

"Reshuffle itu kan hak dia (Presiden Jokowi). Karena beliau memiliki kewenangan, prerogatif untuk melakukan reshuffle, artinya beliau dapat melakukan itu. Cuman berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun kebijakan presiden tentang reshuffle hendaknya kita pandang sebagai suatu bentuk penguatan sistem pemerintahan," jelasnya.

Ia menyampaikan, keputusan Presiden Jokowi dalam me-reshuffle kabinet tak ada kaitannya dengan masalah politik atau pun Pilpres 2024. Ia pun memastikan pihaknya terbuka atas apapun keputusan Presiden Jokowi, termasuk apabila menterinya terkena reshuffle.

 "Jadi bagi kita tidak ada hubungannya dengan politik. Kemudian nanti bahwa di tengah jalan menteri-menteri NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu presiden, ya silahkan ganti (reshuffle)," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.