Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, Soal Cawapres untuk Anies?

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Koalisi Perubahan yang diinisiasi oleh PKS, Demokrat dan NasDem, kini belum juga deklarasi. Itu karena, tiga partai politik tersebut belum menemukan titik kesamaan soal cawapres yang akan disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri sudah dideklarasikan oleh NasDem beberapa bulan lalu. Sementara PKS dan Demokrat sama-sama ingin berkoalisi dengan partai politik yang dinakhodai oleh Surya Paloh itu jika pendamping Anies yakni dari kader mereka masing-masing.

Diketahui, untuk cawapres, PKS mengajukan kadernya yakni Ahmad Heryawan atau Aher kepada Anies. Meski begitu, partai dalam komando Ahmad Syaikhu itu tak memaksa. Disaat yang sama, Demokrat justru mendesak Anies agar memilih ketua umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya juga.

Bagaimana dengan NasDem? Pada awal deklarasi pada 3 Oktober 2022 lalu, Surya Paloh mengatakan, soal cawapres pihaknya memberikan otoritas penuh kepada Anies Baswedan agar memilih cawapres sendiri dan menyebut tak akan intervensi soal tersebut.

Namun belakangan ini, partai yang berkantor di Menteng, Jakarta Pusat, itu mendorong agar Anies Baswedan memilih cawapres dari luar partai koalisi. Nama-namanya yang cocok pun sudah disebutkan. Antara lain seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga Yenny Wahid, hingga mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

NasDem Minta Demokrat Tak Memaksakan Kehendak 

Merespon keinginan itu, Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan, Demokrat tak bisa memaksakan AHY menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai cawapres 2024 nanti.

"Kita berharap Koalisi Perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara, tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini," katanya dikutip TIMES Indonesia dari detikNews, Jumat (13/1/2023).

Ia mengaku, partainya juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika akan mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Oleh karenanya, ia pun berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi itu.

"Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan, maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu. Anies belum membicarakan itu," ujarnya.

AHY Jawab Pernyataan NasDem 

Ketum Demokrat AHY merespon pernyataan dari NasDem tersebut. Ia sepakat bahwa dalam membentuk Koalisi Perubahan tak boleh ada pihak yang saling memaksakan kehendak untuk mencapai satu tujuan.

"Yang jelas kami setuju bahwa tak boleh dalam ikhtiar bangun koalisi saling paksakan kehendak, memaksakan diri," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat.

Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pihaknya ingin tokoh yang nantinya diusung sebagai capres dan cawapres tidak dipilih berdasarkan faktor suka atau tidak suka. 

"Kami ingin membangun komunikasi politik yang rasional, objektif, aktual, dan faktual dengan mendengar dan jangan hanya percaya pada statistik yang belum tentu bisa dikonfirmasi," jelasnya.

Selain itu, ia juga merespon soal kemungkinan cawapres yang mendampingi Anies Baswedan bukan dirinya. Baginya, semua kemungkinan bisa didiskusikan dan ruang dialog masih terbuka.

"Jika ada tokoh lain yang kira-kira dianggap bisa dipasangkan? Saya kembali kepada jawaban saya tadi di awal bahwa kita diskusikan, kita buka bersama ruang yang tersedia," ujar AHY. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement