Ketua DPR Bilang, Presiden Jokowi Akan Tentukan Hari Baik Reshuffle

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan jika perlombaan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo sepenuhnya. Isu perlombaan kabinet atau reshuffle ini diketahui kembali menghangat dalam beberapa pekan terakhir. 

"Reshuffle pergantian kabinet itu adalah prerogatif dari presiden, jadi tentu saja presiden yang nantinya akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis 19 Januari 2023.

Puan Mahatani menyerahkan sepenuhnya reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widod. Meski partai politik dalam hal ini diperkenankan memberikan masukan kepada Jokowi. Namun keputusan akhir tetap berada ditangan presiden.

"Sebagai partai politik atau sebagai individu, tentu saja kita boleh mengingatkan, atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujar Puan.

Kader-kader PDIP diketahui meminta NasDem untuk menjalankan etika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyinggung isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Jokowi, utamanya sejak Anies Baswedan dideklarasikab sebagai bakal calon presiden.

"Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said kepada wartawan, Rabu (18/1).

"Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi pasca 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," sambungnya.

Said Abdullah menyarankan NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. Bukan seperti sekarang, di satu sisi tetap mengambil kue kekuasaan namun di sisi lain berseberangan dengan Jokowi.

"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi," tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement