John Caine Centre Mendorong Pemuda Memimpin dalam Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dinamika politik terkait calon wakil presiden dan presiden Indonesia mendatang telah memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk tampil memimpin. Hal ini menjadi tantangan penting dalam demokrasi bangsa. 

Lembaga Kajian Politik John Caine Centre menyatakan bahwa menjawab tantangan ini memerlukan pendekatan tepat, bijaksana, dan menghindari jebakan dalam wacana politik formal semata.

Advertisement

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh John Caine Centre, fakta menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya setelah 18 tahun merdeka, pemilihan umum didominasi oleh pemilih muda yang tersebar pada Generasi X, Y, Z, dan milenial. 

Data dari KPU RI per Juli 2023 mencatat daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 jiwa. Dari jumlah tersebut, 52 persen atau 106.358.447 jiwa adalah pemilih muda. Pemilih yang berusia 17 tahun tercatat sebanyak 0.003 persen atau sekitar 6 ribu jiwa. Pemilih dalam rentang usia 17 hingga 30 tahun mencapai 31,23 persen atau sekitar 63,9 juta jiwa. 

Kemudian, pemilih dengan usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 20,70 persen atau sekitar 42,395 juta jiwa. Sementara pemilih di atas 40 tahun sebanyak 48,07 persen atau 98,448,775 orang. Dengan data ini, jelas terlihat bahwa pemilih muda memiliki peran penting yang memerlukan artikulator untuk mewakili aspirasi mereka.

Najib Salim Attamimi, Chairman John Caine Centre, mengungkapkan bahwa pertanyaan yang muncul adalah apakah kepemimpinan nasional sudah siap diserahkan kepada kaum muda. 

"Ternyata kita belum memiliki jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8/2023), di Jakarta.

Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan menuju pemilihan presiden dan wakil presiden, Indonesia masih belum memberikan jawaban mengenai hak pemilihan kaum muda sebagai pimpinan nasional. 

Mahkamah Konstitusi sedang meninjau gugatan uji materi yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap aturan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Pasal ini menetapkan bahwa persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun, sementara tidak ada batasan usia maksimal. Menurut Najib, pasal ini membatasi kesempatan pemuda untuk tampil sebagai pemimpin bangsa.

Najib menekankan bahwa usia tidaklah relevan dengan kualitas kematangan seseorang. Banyak negara di dunia, seperti Kanada, Perancis, dan Arab Saudi, memiliki pemimpin muda yang berhasil mengalahkan tokoh atau politisi senior. 

Dia mengatakan Indonesia sendiri memiliki banyak pemimpin muda yang potensial, seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Giring Nidji, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Yenny Wahid, Emil Dardak, dan Gibran Rakabuming Raka. Berbagai jabatan dan pengalaman mereka menandakan bahwa pemimpin muda memiliki kompetensi, kedewasaan, dan pengalaman yang diperlukan.

John Caine Centre juga mencermati sikap partai politik dalam menanggapi pemimpin muda. Beberapa partai terlihat kurang akomodatif dan hanya melihat pemuda sebagai peluang pasar atau tenaga kerja. Najib menegaskan perlunya memberi dukungan dan ruang kepada pemimpin muda, bukan malah memasang batasan yang menghambat karir politik mereka. Kualitas dan kompetensi pemimpin haruslah yang diutamakan, bukan hanya syarat usia atau partai pengusung.

"Sejarah membuktikan bahwa pengalaman sebelumnya bukanlah syarat mutlak untuk menjadi presiden atau wakil presiden Indonesia. Kita harus dewasa dalam menghadapi transisi ini, karena jika tidak sekarang, kita akan terlambat," pungkas Najib.(s)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.