Kota Probolinggo Diwarnai Reklame Menyerupai Kampanye, Bagaimana Aturannya?

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Pemilu 2024 kini memasuki tahapan verifikasi Daftar Calon Sementara (DCS). Meski belum tahapan kampanye, alat peraga mirip dengan alat kampanye mulai bertebaran di beberapa ruas jalan di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Berikut tanggapan dari KPU, Bawaslu, dan Pemkot Probolinggo.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, menjelaskan, bahwa pemasangan alat peraga pemilu diatur dalam PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Kampanye resmi dimulai 28 Oktober 2023.

Advertisement

Menanggapi banyaknya atribut mirip alat kampanye, Radfan menegaskan bahwa saat ini adalah tahapan verifikasi DCS.

"Partai politik boleh melakukan sosialisasi, tapi belum kampanye," kata Radfan saat ditemui di kantor KPU Kota Probolinggo, Kamis (21/09/2023).

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga, meminta parpol untuk tidak memasang alat sosialisasi mirip kampanye.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait termasuk Parpol, KPU, dan Pemkot Probolinggo terkait hal ini." Ungkapnya

Menurut Johan, banner bukan alat kampanye kecuali jika terdapat nama dengan nomor urut, ajakan untuk memilih, atau simbol khusus.

"Untuk atribut di fasilitas umum, seperti tiang Telkom atau PJU, kami sudah meminta parpol dan Pemkot menertibkannya sesuai peraturan daerah," jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo, Muhammad Abbas, mengingatkan agar pemasangan banner sesuai peraturan.

"Berdasarkan perwali nomor 149 tahun 2020, ada lokasi tertentu yang dilarang untuk pemasangan alat kampanye," tegas Abbas.

Lokasi tersebut meliputi jalan protokol seperti Jalan Soekarno Hatta, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Alun-Alun Kota, Bundaran Gladak Serang, dan tempat ibadah. Serta kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan, prasarana pendidikan, dan kantor pemerintahan.

"DPMPTSP bersama BPKAD dan Satpol PP rutin menertibkan banner parpol yang tidak sesuai aturan," pungkas Mantan Camat Mayangan ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.