Debat Capres Jilid I, PKC PMII Jatim: Kekurangan Klarifikasi Rinci Tema yang Diusung

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Mengkritisi debat calon presiden (Capres) jilid 1 pada tanggal 12 Desember 2023 lalu di halaman KPU RI, Jakarta, yang melibatkan calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, PKC PMII Jawa Timur buka suara. 

Diketahui, debat itu merupakan tinjauan seputar dinamika politik Indonesia yang tengah mengalami perubahan serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Tema-tema seperti hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga menjadi sorotan utama.

Advertisement

Namun, menurut Ketua PKC PMII Jatim, Baijuri, dalam debat tersebut terdapat beberapa kekurangan dan kejanggalan yang mencuat. Salah satunya adalah kurangnya klarifikasi rinci dari masing-masing calon terkait rencana konkret mereka dalam memperbaiki sistem hukum dan memajukan HAM di Indonesia. 

"Meskipun setiap calon menyuarakan pentingnya reformasi hukum, penegakan hukum yang tegas, dan akses masyarakat terhadap keadilan, namun paparan mereka belum memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah spesifik yang akan diambil," katanya, Jumat (15/12/2023). 

Baijuri menilai, seorang Presiden perlu merinci bagaimana ia akan menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, sekaligus memberikan rencana konkret tentang cara meningkatkan efisiensi sistem peradilan di Indonesia yang saat ini semakin tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

"Dalam segmen pemerintahan, masing-masing calon terlihat menyoroti ide dan pandangan mereka, tetapi masih kurang membahas implementasi ide-ide tersebut," ujarnya. 

Baijuri menambahkan, lebih mencolok lantaran ketiga capres terlihat saling serang dan menonjolkan kinerja masing-masing, tanpa fokus pada bagaimana mengatasi sistem birokrasi yang seringkali lambat dan tidak responsif. 

Selain itu, pentingnya menciptakan kepemimpinan yang kuat melalui transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi aspek yang kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Pemberantasan korupsi, sebagai isu krusial, memerlukan strategi yang matang dari setiap calon. Namun, janji-janji terkait peningkatan kinerja lembaga anti-korupsi masih harus didukung dengan rencana rinci tentang bagaimana mereka akan memperkuat lembaga tersebut dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif. 

"Para calon harus lebih rinci dalam menjelaskan bagaimana mereka akan memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memperkuat kerukunan antar warga, terutama di tengah polarisasi yang mungkin terjadi," tegas Baijuri. 

Demikian pula, penekanan pada aspek penegakan hukum yang tegas juga perlu dijelaskan dengan langkah-langkah spesifik untuk memberantas korupsi di semua tingkatan. Pun, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga juga membutuhkan pemikiran mendalam dan rencana aksi yang jelas.

"Dalam keseluruhan debat, masih terdapat kebutuhan akan klarifikasi lebih lanjut dan rincian konkrit dari masing-masing calon. Pemilih harus mampu menilai bukan hanya dari retorika, tetapi juga dari rencana aksi nyata yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," pungkas Ketua PKC PMII Jatim, Baijuri. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.