THN AMIN Ungkap 30 Dugaan Pelanggaran Pemilu di Seluruh Indonesia

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tim Hukum Nasional (THN) dari pasangan capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar (AMIN) mengidentifikasi 30 pelanggaran Pemilu 2024 yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kami telah mencatat paling tidak saat ini sudah tidak kurang 30 pelanggaran di seluruh Indonesia. Karena THN sudah ada di 34 provinsi dan semua tim hukum melaksanakan kewajiban mereka. Jadi setiap ada pelanggaran di daerah langsung dilaporkan ke pihak pusat," ucap Ketua umum THN AMIN, Ari Yusuf di Jl. Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Advertisement

Advokat yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran etika. 

Ia menegaskan bahwa pelanggaran tersebut telah didokumentasikan dengan fakta dan bukti yang dapat diajukan kepada Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu.

"Setiap proses pelanggaran-pelanggaran itu kita lengkapi dengan fakta dan bukti. Jadi, kami juga berulang kali mengingatkan Bawaslu karena tim hukum hadir tiap hari bersidang di Bawaslu," tegasnya.

"Semua pelanggaran pasti akan ketahuan dalam dunia seperti ini. Semua kesalahan-kesalahan sekecil apapun di mana pun pelibatan kepala desa, penekanan segala macam pasti akan terekam informasi. Tinggal kami kumpulkan fakta dan bukti-bukti nya, akan dilaporkan ke pihak Bawaslu," lanjutnya.

Selain itu, ia mengatakan jika semua temuan pelanggaran di berbagai wilayah sedang dalam proses penanganan. Dia mengajukan permintaan kepada Bawaslu pusat dan Bawaslu daerah untuk tetap menjaga sikap netral dalam penanganan kasus tersebut.

"Kami tetap terus menghimbau kepada Bawaslu yang di daerah-daerah pun untuk tetap mengambil sikap yang netral. Karena kawan-kawan di daerah-daerah juga sangat proaktif setiap ada peristiwa kampanye atau apa pun ada spanduk yang kemaren dicopot di Jogja segala macem kita laporkan dengan fakta dan bukti mereka respon," katanya.

"Kami harapkan itu betul-betul dilakukan oleh semua daerah dan keberanian pihak Bawaslu untuk bersikap yang netral," sambungnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.