PDI Perjuangan Minta Presiden Jokowi Tak Jadikan Bansos Sebagai Kendaraan Politik 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Banggar DPR sekaligus politikus PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan kekhawatirannya soal bantuan sosial (bansos) dijadikan kendaraan politik di Pemilu 2024.

"Selama bertahun-tahun, hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain. Apalagi Kemenko PMK yang perannya lebih dari sisi kebijakan," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (30/1/2024).

Advertisement

"Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik. Bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," jelasnya pria asal Kabupaten Sumenep, Madura itu.

Ia menjelaskan, bansos yang berasal dari pajak rakyat itu dapat berdampak maksimal untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia.

Maka, ia mengajak masyarakat untuk memperhatikan secara langsung dalam penyalurannya. Agar hal itu tidak dijadikan alat politik oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Ia pun menyampaikan, pihaknya melihat Presiden Jokowi saat ini melakukan politisasi bansos tersebut. PDI Perjuangan pun menyayangkan hal tersebut.

"Jika disalurkan sebelum pemilu, jelas sekali motif politik. Menggunakan program APBN untuk pemenangan Pilpres. Sungguh memperhatikan bila Bapak Presiden makin memberikan contoh tidak baik. Tindakan konflik kepentingan yang dipertontonkan secara vulgar dengan memanfaatkan kepentingan uang cilik," ujarnya.

Diketahui, akhir-akhir ini Presiden Jokowi memang membagikan bansos ke berbagai daerah. Terutama ke Jawa Tengah. Namun, ia tak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma dalam agenda tersebut.

Padahal, penyaluran bansos adalah tanggung jawab dari Kemensos. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui bahwa Presiden Jokowi memang tak mengajak Risma.

Ia menjelaskan, bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan. Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional.

"Karena terkait dengan cadangan pangan. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.