Soal Politisasi Bansos, Ganjar: Itu Hak Rakyat, yang Mempolitisasi Harus Minta Maaf

TIMESINDONESIA, MALANG – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, turut menanggapi soal banyak sorotan berbagai pihak terkait politisasi bansos untuk kepentingan pemilu, oleh Presiden RI Joko Widodo. 

"Ya, bansos itu sudah menjadi hak rakyat, yang sudah disiapkan (programnya) oleh pemerintah. Tentu harus diterimakan, tanpa kepentingan politisasi," tandas Ganjar Pranowo, usai menghadiri silaturahmi kiai kampung di Pagelaran, Kabupaten Malang, Selasa (30/1/2024) malam. 

Advertisement

Ia juga menyadari, politisasi bansos ini rentan dan berpotensi tinggi dilakukan pihak-pihak tertentu. Karena itu pula, Ganjar meminta praktik politisasi bansos ini tidak dilakukan untuk kepentingan politik. 

"Saya sarankan, yang melakukan politisasi bansos ini segera meminta maaf kepada masyarakat," tegas Ganjar. 

Seperti ramai diberitakan, bansos diduga rawan menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Tujuannya, untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. 

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, seperti dilansir Tempo (29/12/2023) mengatakan, pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurut Todung, hal itu menguntungkan pasangan calon tertentu.

Ia bahkan mengusilkan, agar pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka adanya politisasi bansos. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.