Civitas Akademika Unisma Nyatakan Sikap untuk Presiden Jokowi

TIMESINDONESIA, MALANG – Civitas Akademika di seluruh Indonesia mulai bergerak untuk menyatakan sikap kepada Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Terbaru, pada Sabtu (3/2/2024), civitas akademika Universitas Islam Malang (Unisma) yang diwakili oleh para Ikatan Alumni (IKA) Unisma juga turut menyatakan sikap, yang mereka beri judul "Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri".

Advertisement

Ketua Umum IKA Unisma Mohammad Nuruddin, SPt, MP, menegaskan bahwa pernyataan sikap ini telah mendapatkan dukungan dari para guru besar dan civitas akademika Unisma yang lainya.

Dalam pernyataan itu, dia menyebut bahwa situasi demokrasi di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Perhelatan demokrasi dalam wujud pemilihan umum Presiden tidak ubahnya panggung sandiwara yang mempertontonkan arogansi Presiden.

"Pemilihan umum yang harusnya dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu pasangan calon," ucapnya.

Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana untuk melegit- imasi kekuasaan dan dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak mendewa- sakan dalam berdemokrasi.

"Kondisi darurat ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. IKA-UNISMA se- bagai bagian dari masyarakat sipil sangat prihatin dan menyayangkan adanya upaya mematikan demokrasi dan upaya mencederai Pemilu," lanjutnya.

Atas dasar itulah IKA Unisma menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar Demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan Oligarki dan Dinasti;
2. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif;
3. Mendesak dan meminta Presiden sebagai penyelenggara tata kelola p merintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024;
4. Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan R publik Indonesia;
5. Mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Di tempat yang berbeda, Rektor Unisma Prof Dr Maskuri, MSi, mengatakan pihaknya mendukung apa yang dilakukan oleh para Alumninya ini. Prof Maskuri mengaku, pihaknya memang meminta kepada civitas akademika Unisma untuk ikut mengawal pemilihan 5 tahunan ini, agar menjadi pemilu yang jujur dan adil.

"Dan pada akhirnya menghasilkan kualitas presiden dan wakil presiden yang bagus kemudian juga calon-calon wakil rakyat yang berkualitas," ucapnya.

Maskuri menegaskan bahwa tugas untuk menjadikan pemilu yang adil, damai, dan tanpa kecurangan adalah tugas seluruh masyarakat Indonesia. Dan tidak boleh hanya dipasrahkan kepada para penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan pihak lainya.

"Seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian, terutama di lingkungan Universitas Islam Malang untuk mengawasi sesuai dengan kondisi dan sekaligus keberadaan mereka di mana saja berada," pungkas Rektor Unisma. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.