Politik

Bawaslu RI Komentari Film Dokumenter Dirty Vote

Senin, 12 Februari 2024 - 13:52 | 17.41k
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja. (FOTO:  dok Bawaslu RI)
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja. (FOTO:  dok Bawaslu RI)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Film dokumenter Dirty Vote menjadi atensi banyak pihak. Termasuk dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Rahmat Bagja.

Respon tersebut disampaikan oleh Bawaslu karena lembaga pengawas pesta demokrasi lima tahunan ini juga banyak disebut di dalam film dokumenter Dirty Vote itu.

Bagja menyampaikan, pihaknya menerima kritik tersebut, atau pun kritik dari publik secara umum. Ia menegaskan, yang terpenting pihaknya sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tergantung masyarakatnya juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa men-drive perspektif masyarakat (soal Bawaslu)," katanya dikutip TIMES Indonesia dari Antara, Senin (12/2/2024).

Ia pun menegaskan, Bawaslu sangat terbuka jika publik atau masyarakat mau mengkritik kinerja Bawaslu.

"Jika mengkritisi Bawaslu silakan saja. Tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kita melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya tidak mau berkomentar lebih dalam soal film dokumenter tersebut. Hal itu agar tidak ada konflik kepentingan dalam Pemilu 2024 ini.

"Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindari. Karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Dirty Vote adalah film dokumenter dari tiga pakar hukum tata negara. Film ini mengungkap dan menganalisis kecurangan dalam Pemilu 2024.

Film tersebut berisi tiga pandangan dari ahli hukum tata negara. Mereka antara lain Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mohtar. Film ini sudah tayang di YouTube pada Minggu (11/2/2024) kemarin.

Ketiganya menerangkan berbagai instrumen kekuasaan di bawah tangan Presiden Jokowi telah digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu 2024 sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES