Pakar Politik UB Beri Analisis Potensi Pilpres 1 atau 2 Putaran

MALANG – Isu satu putaran santer dibicarakan publik dalam Pilpres 2024 ini. Ada beberapa pihak yang menginginkan Pilpres bisa digelar satu putaran dengan berbagai alasan tertentu, sedang pihak lain tidak mempermasalahkan Pilpres digelar 2 putaran, dengan alasan yang penting Pilpres digelar secara adil.

Pakar politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik (Fisip) Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari memberikan analisisnya terkait dengan hal tersebut. Menurutnya, berdasarkan survei terakhir yang dilakukan oleh Indikator Politik dan Poltracking, hasil yang diperoleh pasangan calon 02 berkisar pada angka 49,4-54,2% serta 48,8%-54,6%.

“Artinya masih ada kemungkinan margin of error itu di bawah 50% masih ada. Ya, meskipun memang tren dari pasangan 02 ini cenderung naik. Namun pasangan 01 juga cenderung naik,” ucapnya, Selasa (13/2/2024).

Namun sisi lain, kata Wawan Sobari, secara statistik memang keteguhan pilihan terhadap pasangan 02 relatif tinggi.

“Jadi, di atas 87% mereka tidak akan mengubah pilihannya tapi hasil survei itu menunjukkan kalau posisinya belum bisa dipastikan,” lanjut alumnus ISS Den Haag Belanda ini.

“Artinya, kalau tadi ada orang yang memilih pasangan 02 itu tidak akan mengubah pilihan, tetap teguh pada pilihannya tapi jumlahnya kurang dari 100 persen, nah bisa diartikan potensi mereka untuk berubah pilihan masih ada,” sambungnya.

Meski demikian, Wawan Sobari juga menganggap belum tentu Pilpres akan terjadi dua putaran melihat hasil survei yang sudah dirilis. Dia justru lebih menyoroti pengiringan opini soal Pilpres satu putaran untuk menghemat anggaran.

“Yang paling penting dan dikhawatirkan sebenarnya adalah ada upaya untuk menggiring opini bahwa pemilu ini cukup dibuat satu putaran untuk menghemat anggaran. Itu yang saya tidak setuju ya,” paparnya.

Karena menurutnya, karena anggaran Pemilu sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian misalkan Pemilu satu putaran karena alasan penghematan sekitar 12-15 Triliun, belum tentu juga signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

“Jadi dana sisa karena pilpres satu putaran itu anggaran yang seharusnya untuk dua putaran itu direalokasikan untuk yang produktif atau yang sifatnya untuk menyejahterakan rakyat? Jawabannya, kita tidak bisa mendapat jaminan itu,” paparnya.

Alumni Flinders University of South Australia ini menganggap satu putaran atau dua putaran jangan dilihat dalam konteks penghematan anggaran.

“Jadi seolah-olah berkata demikian ya sudahlah satu putaran saja kemudian biar nanti pemilu anggarannya lebih sedikit, ada penghematan. Itu yang menurut saya tidak tepat,” tegas Wawan Sobari.

Yang harus dilihat dari proses Pemilu menurut Wawan adalah nilai-nilai demokrasi, nilai kebebasan sipil, nilai partisipasi politik, nilai kinerja lembaga public dan juga kepastian hukum berjalan dengan Luberjurdil.

“Kalau saya sih sebenarnya berharap satu putaran atau dua putaran itu rakyat yang memutuskan, selama Pemilu-nya itu Luberjurdil,” tegasnya.

Bagi Wawan, prinsip-prinsip Luberjurdil yang paling penting. Sebab demokrasi artinya adalah kekuasaan di tangan rakyat, atau rule by the people.

“Rakyat yang berada di sentral kekuasaan, dan Pemilu adalah ajang kedaulatan rakyat. Jangan sampai kemudian rakyat yang berdaulat, dinodai ulah-ulah elit penguasa yang menginginkan kemenangan dengan cara-cara yang tidak fair atau tidak Luberjurdil,” pungkas Wawan Sobari. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.