Hak Angket Pemilu, Aria Bima: Pengawasan Kita Sebagai Anggota Legislatif Tak Ada Taringnya

TIMESINDONESIA, JAKARTA – PDI Perjuangan 'hanya' diwakili Aria Bima menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia mengenai penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024). Usulan penggunaan hak angket ini sebelumnya digulirkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. 

Berbeda dengan parpol pengusung Ganjar, interupsi penggunaan hak angket disuarakan anggota partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. Yakni Aus Hidayat Nur (FPKS) dan Luluk Nur Hamidah (F-PKB). Berikut Fahmi Alaydroes, Slamet dan Johan Rosihan, ketiganya dari Fraksi PKS, yang menyampaikan aspirasi dan keresahan rakyat mengenai mahalnya harga beras hingga program makan gratis.

Advertisement

Dalam interupsinya, Aria Bima mendorong DPR RI mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap hal-hal yang terjadi selama pemilu digelar. Kata dia, pengawasan bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi komisi, interpelasi hingga hak angket.

"Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket ataupun apapun, supaya pemilu ke depan," tegas Aria Bima dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut.

"Kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya dalam pelaksanaan pemilu kemarin, walaupun tanda-tanda itu sudah kelihatan sejak awal," lanjutnya.

Diketahui, paripurna tidak dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pasalnya, disaat bersamaan, Puan tengah berada diluar negeri yakni Paris Perancis. Di negara yang terkenal dengan Kota Mode itu, Ketua DPR mengikuti rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024. KTT tersebut akan dihelat selama dua hari hari yakni 6-7 Maret 2024.

Berdasarkan keterangan resminya, Ketua DPR RI akan melakukan sejumlah agenda selama kunjungannya ke Perancis. Sebelum menghadiri Women Speakers' Summit 2024, Puan akan melakukan bilateral meeting dengan Ketua Majelis Nasional Prancis Madame Yaël Braun-Pivet. hari ini di Kantor Majelis Nasional Prancis atau National Assembly of French yang berada di Paris.

Brutal dan Menyakitkan

Sementara itu, Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dalam interupsinya dengan tegas mengatakan bahwa Pemilu 2024 sebagai pemilu yang brutal sepanjang sejarah paska reformasi. Padahal, semestinya dalam penyelenggaraan demokrasi lima tahunan tersebut tidak diperbolehkan satu pihak pun yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan satu pihak dalam Pemilu 2024.

Pemilu, kata dia, harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berprinsip kejujuran dan etika yang tinggi. Pemilu juga tidak bisa hanya dipandang dalam konteks hasil, lebih dari itu, konteks proses harus juga jadi cerminan seluruh anak bangsa untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil.

"Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangaan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Ia lantas mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu pelaku sejarah pergerakan Reformasi 1998. Belum pernah pernah melihat proses pemilu se-brutal Pemilu 2024, dimana etika dan moral politik berada di titik nol bahkan minus. Padahal, banyak akademisi, budayawan, profesor, mahasiswa, bahkan rakyat berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan.

"Hak angket perlu untuk mengakhiri berbagai desas desus kecurigaan yang tidak perlu, kita ingin demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata berdarah-darah dan nyawa yang dikorbankan pada 1998 berakhir dengan sia-sia," tegas Luluk. 

"Sekali lagi kita tak boleh tinggal diam, jangan pernah jadi pengkhianat dan mengkhianati kedaulatan rakyat,” tandasnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sehari sebelumnya mengatakan nasib usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa terlihat dalam kehadiran para anggota dewan dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang hari ini. Kata dia, bila rapat paripurna hanya segelintir, maka bisa dipastikan DPR tidak serius merealisasikan hak angket. 

"Kalau di paripurna sepi-sepi saja, itu artinya kita di-prank oleh orang-orang yang selama ini yang ingin membongkar pemilu dengan menggunakan hak angket," ucapnya. 

Pengalaman ke belakang, Formappi menyebut rapat paripurna selalu sepi oleh kehadiran anggota Dewan. Merujuk rencana atau usulan hak angket, Lucius Karus juga melihat sejauh ini partai politik pendukung baru sebatas bicara di hadapan media. Informasinya, juga belum ada yang menggalang hak angket dengan menyodorkan kertas untuk ditandatangani anggota DPR RI. 

"Seolah-olah ini (hak angket) akan sangat seram sampai impeachment dan lain sebagainya," ujar Lucius. 

Berdasarkan catatan Kesekretariatan Jenderal DPR RI, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditandatangani oleh hadir 164 orang, izin 126 orang, total 290 orang dari 575 anggota DPR RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.