Politik

Hasto Soroti Jokowi sebagai Motor Pengganda Kekuatan Prabowo-Gibran

Kamis, 07 Maret 2024 - 20:08 | 27.90k
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat di acara diskusi Election Talks yang berlangsung di FISIP UI pada, Kamis (7/3/2024). (FOTO: Farid Abdullah/ TIMES Indonesia).
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat di acara diskusi Election Talks yang berlangsung di FISIP UI pada, Kamis (7/3/2024). (FOTO: Farid Abdullah/ TIMES Indonesia).
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, DEPOK – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, memberikan sindiran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara diskusi Election Talks yang berlangsung di FISIP UI, Kamis (7/3/2024).

Hasto memberikan sindiran kepada Jokowi sebagai figur yang berpengaruh yang memberikan dukungan untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Gibran, dalam Pilpres 2024. Ia juga mengkritik terhadap pemanggilan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo setelah menyuarakan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Advertisement

Awalnya, ia mengulas mengenai angka 4 yang disamakan dengan kekuatan paslon 01 dan 03 untuk melawan potensi kecurangan pemilu. Meskipun demikian, dirinya juga menyoroti konotasi negatif yang muncul ketika angka 4 diartikan sebagai 2+2.

"Election talk 4, 4 ini jadi angka yang istimewa. Karena ada derivatifnya. Derivatifnya itu 1 dan 3. Perpaduan kekuatan untuk menjawab tadi berbagai opsi-opsi ke depan," katanya.

"Tapi saya tidak mengenal derivatif 4 itu 2 sama 2, saya nggak mengenal. Bukan karena diintimidasi, tidak, tapi 2+2 itu bukan 4, tapi sama dengan Pak Jokowi. Sebab Pak Jokowi lah yang melipatgandakan kekuatan nomor 2. Betul tidak? Nah itu yang terjadi," lanjutnya.

Selain itu, ia kemudian membicarakan mengenai potensi kerja sama dengan pihak yang mendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin dalam pemerintahan mendatang.

Perbincangan ini muncul ketika Hasto membahas kemungkinan pemerintahan yang dipengaruhi oleh partai-partai dengan kekayaan dan popularitas yang kuat.

"Yang populer, punya dana seperti kata Pak JK, siapa pun yang punya kekuasaan, jejaring struktural ini partai elektoral. Kalau kita tidak koreksi, maka partai ideologi dengan kepemimpinan intelektual akan hilang," ujarnya.

"Tradisi politik intelektual (utamakan ideologi) dulu dalam lihat problem bangsa, Soekarno itu tradisi intelek kuat, dirikan PNI. Nah kalau kita biarkan, tidak bangun opsi, maka yang elektoral akan menang," tambahnya.

Sebut Ganjar Disetrum setelah Suarakan Hak Angket

Di lain sisi, Hasto juga menyebutkan perihal pengajuan laporan terhadap Ganjar Pranowo kepada KPK dengan usulannya perihal hak angket dugaan kecurangan pemilu yang diajukan oleh calon presiden nomor urut 3 itu.

"Baru Pak Ganjar usulkan hak angket langsung disetrum. Ada yang laporkan ke KPK. Itu setrum-setruman banyak sekali ini," katanya saat menjadi pembicara di acara Election Talk FISIP UI, Depok, Kamis (7/3/2024).

Ia juga menyatakan bahwa PDI Perjuangan memiliki alternatif untuk melancarkan perlawanan dengan cara yang terukur. Ia menyoroti adanya kelompok yang menggunakan istilah demokrasi prosedural sebagai bentuk perlindungan.

Terlebih lagi, menurutnya, mengungkapkan bahwa demokrasi prosedural saat ini tidak lagi mencerminkan sepenuhnya kedaulatan rakyat.

"Ada yang bilang 'silakan ajukan ke Bawaslu, silakan laporkan ke polisi'. Ini demokrasi prosedural, tapi dalam substansinya sudah tak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat tadi," ujarnya.

Hasto menggambarkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024, yang dipenuhi dengan kecurangan, menyerupai perpaduan antara keadaan Pemilu 1971 pada era Orde Baru, yang ditandai dengan kecurangan masif oleh ABRI, dan Pemilu 2009 pada era Presiden SBY, yang melibatkan penggunaan instrumen bansos untuk kepentingan elektoral.

"Nah, ini Jadi ini merupakan suatu perpaduan sempurna Pemilu 2024 perpaduan sempurna antara apa yang terjadi di tahun 1971 ditambahkan dengan yang terjadi di tahun 2009. Pada 2009 dulu Pak JK sebagai ketua umum Golkar sama PDI sama-sama jadi korbannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa saat ini ada tekanan terhadap 54 persen kepala daerah dari PDI Perjuangan menjelang pemilihan umum.

"Itu digencet semuanya caranya bagaimana kepala dinasnya dipanggil dulu yang kontra dengan kepala daerah. Kemudian dilakukan pemetaan atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi kepala daerah lalu terjadi kan sebagai instrumen untuk menekan," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES