Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan Tanggapi Raperda APBD 2025

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lamongan menanggapi atau memberikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025 yang saat ini tengah dibahas. 

Meskipun Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan diproyeksikan turun sebesar 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti adanya peningkatan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 62 persen dibandingkan target 2024.

Advertisement

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan, Erna Sujarwati, menyebutkan bahwa peningkatan PAD ini merupakan langkah positif dalam memperkuat potensi daerah. 

“Kenaikan PAD ini menunjukkan adanya upaya serius dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, khususnya melalui kebijakan pajak seperti Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ujar Erna, Senin (4/11/2024).

Erna menambahkan, meskipun terjadi penurunan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 10,89 persen, hal ini memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Lamongan untuk lebih mandiri secara finansial. 

“Penurunan ini harus dijawab dengan upaya untuk semakin menguatkan kemandirian finansial melalui PAD yang lebih optimal,” tuturnya. 

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta transparansi dalam perhitungan target penerimaan pajak, termasuk proyeksi PKB sebesar Rp 57 miliar dan BBNKB sebesar Rp 32,3 miliar. 

"Pendekatan yang berbasis data memang sangat diperlukan untuk menjaga akurasi dan kredibilitas target," katanya. 

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya inovasi pada pendapatan non-pajak, seperti retribusi layanan kesehatan yang melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diperkirakan Mencapai Rp 347,2 miliar. 

“Pemkab Lamongan harus mampu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang lebih variatif,” ujarnya.

Di sisi belanja, Erna menyoroti beberapa isu penting, termasuk proyeksi belanja pegawai yang mencapai Rp 1,244 triliun, yang menurutnya masih dapat dioptimalkan. 

"Belanja pegawai seharusnya tidak membengkak tanpa alasan jelas. Dana sebesar itu perlu diselaraskan dengan kebutuhan riil," katanya. 

Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi penurunan anggaran belanja modal yang berfokus pada infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan penanganan banjir, dari Rp 409,88 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp 339,13 miliar di tahun 2025.

"Kami mempertanyakan apakah anggaran ini sudah sesuai dengan prioritas pembangunan," ucapnya. 

Terkait pembiayaan daerah, Erna meminta penjelasan atas proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024 yang hanya Rp 10 miliar, padahal realisasi SiLPA 2023 mencapai Rp 100 miliar.

"Kami juga menekankan pentingnya akurasi data ini sebagai acuan dalam menyusun anggaran 2025," katanya. 

Selain itu, Erna juga meminta klarifikasi terkait penyertaan modal sebesar Rp 2,5 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang harus disertai dengan analisis prospek keuntungan yang jelas.

"Pembahasan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penggunaan anggaran tidak hanya sekadar formalitas, tetapi membawa dampak nyata bagi masyarakat Lamongan," tutur Erna, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamongan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.