Ini Alasan Prabowo Subianto Pilih Samsudin Banjo Calon Bupati Morotai

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Morotai, Irwan Soleman, menyampaikan alasan kenapa rekomendasi Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam mengusung Calon Bupati Morotai lebih memilih Samsudin Banjo daripada kandidat lain. Alasannya karena Prabowo menginginkan Calon Bupati yang punya rekam jejak bersih dari kasus korupsi. 

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Morotai, Irwan Soleman, dihadapan ratusan massa kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samsudin Banjo - Judi RE Dadana (SB-Jadi) di Daruba, Ibukota Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Rabu (6/11/2024) malam. 

Advertisement

"Sebab pak Samsudin selama berkarir sebagai ASN Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak pernah cacat hukum dan tidak pernah dipanggil menjadi saksi korupsi. Itu menjadi komitmen Prabowo Subianto Beberapa bulan yang lalu. Kenapa demikian, karena Presiden Prabowo Subianto mendorong setiap kepala daerah yang tidak pernah memiliki kasus korupsi apalagi suap," ungkapnya. 

Irwan mengatakan, pada 2024 pihaknya diperintah dan dituntut oleh negara untuk memilih kepala daerah bukan memilih kepala Gurita. Sambil mengingatkan, agar masyarakat hati hati karena Gurita biasanya melekat dimana tempat untuk kuasai sumber daya alam dan kuasai seluruh keuangan yang ada di Pulau Morotai. 

"Di tahun 2024 ini, kita dituntut untuk memilih Bupati bukan untuk memilih Napi. Karena politik itu adalah pendistribusian keadilan bukan penghianatan terhadap keadilan. Oleh karena itu, janji dalam politik itu wajar disampaikan oleh seluruh pasangan calon, namun harus berdasarkan dengan logika yang rasional bukan fantasi atau mimpi. Jadi pilih SB-JADI yang bersih dari korupsim" ujarnya. 

"Sebagai orang yang beragama, ini penting dikawal sebagai langkah ikhtiar kita. Jangan sampai tetangga di sebelah itu terpilih lalu melakukan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun golongan sehingga rakyat yang kemudian menjadi korban. Kami Partai Gerindra berkomitmen terhadap pasangan SB-JADI," pungkas Ketua DPC Partai Gerindra Morotai, Irwan Soleman. 

Sementara Calon Bupati Samsudin Banjo mengatakan Morotai ini dimekarkan cuma dua pertimbangan. Pertimbangan keamanan dan pertimbangan kesejahteraan. Karena itu, kita punya tanggung jawab yang sama, punya komitmen yang sama untuk menjaga keamanan supaya aktivitas masyarakat lancar, ekonomi lancar, dan kesejahteraan tercapai.

"Bagi orang yang berpikir, kita harus berpikir secara dalam, berpikir dengan mata hati yang sempurna. Bayangkan, 17 tahun Morotai jadi Kabupaten sudah ada 11 pejabat bupati dan ini terbanyak di dunia, itu yang harus pikir. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin manusianya tidak jujur atau tidak jelas, ataukah mungkin pondasinya yang salah? Sehingga tidak ada keharmonisan antara Bupati dan DPRD," paparnya. 

Ditegaskan Samsudin, Bupati dan DPRD adalah mitra kerja, Pemerintah Daerah dan DPRD harus satu dalam langkah, satu dalam tujuan. Harus sama-sama membangun Negeri, melihat dan mengurus rakyat untuk kepentingan semua orang. Tapi apa yang terjadi selama ini, Pemerintah Daerah dan DPRD tidak saling bersama-sama. Sehingga, ini berdampak terhadap perumusan kebijakan pembangunan sepihak, berdampak terhadap timbulnya utang, berdampak terhadap tidak lancarnya pengelolaan keuangan, hingga berdampak terhadap masyarakat.

"Itu yang harus diperbaiki, sehingga pengelolaan pemerintahan diatur secara baik, visi lembaga berjalan dengan baik, visi koordinasi internal/eksternal berjalan dengan baik, maka pemerintahan itu akan berjalan normal. Kalau pemerintahan berjalan normal, maka urusan publik yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat akan terlaksana sebagaimana mestinya," terangnya. 

Samsudin mengatakan, pembangunan sangat penting, karna itu berdampak guna mendorong kesejahteraan rakyat secara bertahap. Namun, pembangunan yang dimaksudkan, tidak berorientasi proyek tetapi pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita lihat struktur APBD Pulau Morotai. Belanja modal terlalu besar, tidak berimbang dengan pemberdayaan, mengakibatkan sektor-sektor ekonomi produktif yang ada tidak berkembang dan daya beli masyarakat menurun. 

"Terkait tata kelola keuangan, yang kami maksudkan adalah melakukan mapping, pemetaan, identifikasi agar kemampuan keuangan daerah tidak melebihi belanja sehingga tidak menimbulkan hutang bawaan. Apa yang terjadi sekarang ini, kewajiban pemerintah daerah seperti honor dan gaji guru, gaji kepala desa dan perangkat serta gaji kesehatan tidak terbayar 2 sampai 6 bulan, ini akibat dari kelalaian soal pemetaan keuangan. Untuk itu kita harus meletakkan orang-orang yang punya kemampuan soal pengelolaan keuangan bukan berdasarkan subyektif tetapi yang betul-betul punya spesifikasi secara baik dalam mengelola keuangan," paparnya. 

Soal pemberdayaan, ditegaskan Samsudin, secara profesional, pembangunan 60 persen dan pemberdayaan 40 persen. Pemberdayaan kepada semua kelompok usaha harus diidentifikasi. Itu yang harus didorong agar ekonomi dapat berputar, bukan janji dua-dua juta. Samsudin kemudian memberi gambaran struktur APBD Kabupaten Pulau Morotai 2024. Morotai punya pendapatan hanya sekitar Rp740 miliar sementara belanja sekitar Rp800 miliar lebih.

"Itu artinya kita defisit sekitar Rp100 miliar lebih. Kalau defisit 100 miliar lebih dan itu dianggarkan di pos belanja langsung berarti proses tender berlangsung. Kalau proses tender berlangsung maka kewajiban pemerintah daerah harus menyelesaikan di tahun berikutnya. Kemudian ada utang 34 miliar yang tiap tahun harus diselesaikan. Pemetaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dianggarkan 75 miliar, yang dicapai hingga akhir semester dua 95 miliar maka tidak akan mungkin 50 miliar dapat dicapai dalam 1 bulan kedepannya. Itu artinya keuangan kita tidak menjangkau," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.